Karawang,SURYADINAMIKA.NET- Menyikapi derasnya sorotan publik terhadap institusi legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang kini didorong untuk segera membentuk tim komunikasi khusus atau public relations (PR) yang profesional.
Langkah ini dinilai mendesak guna merespons berbagai pemberitaan miring yang kerap menyudutkan marwah lembaga. Mulai dari isu sensitif terkait dugaan tindakan asusila yang menyeret oknum anggota dewan, hingga polemik kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti isu parkir gratis dan tata kelola Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Saran strategis tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Karawang, Wawan Wartawan. Beliau menegaskan bahwa DPRD Karawang tidak boleh lagi bersikap pasif, defensif, atau sekadar “tutup mata” ketika diterpa isu miring. Setiap permasalahan yang menyangkut nama baik institusi harus disikapi secara cepat, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kegaduhan atau penurunan kepercayaan masyarakat (public distrust).
*Ragam Isu Krusial yang Menguji Marwah DPRD Karawang*
Kehadiran tim komunikasi dinilai kian mendesak mengingat kompleksnya dinamika isu yang menggelinding di Karawang belakangan ini:
1. *Isu Asusila Oknum Anggota Dewan:* Kasus dugaan tindakan cabul atau asusila oleh oknum anggota DPRD menjadi pukulan telak bagi moralitas lembaga. Tanpa respons kelembagaan yang tegas melalui Badan Kehormatan (BK), publik akan menganggap DPRD melindungi anggotanya yang bermasalah.
2. *Polemik Kebijakan Parkir Gratis:* Isu penataan parkir, retribusi, hingga wacana parkir gratis di titik-titik tertentu sering kali memicu perdebatan panas antara realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kenyataan di lapangan. DPRD kerap dituding lambat dalam mengawasi atau memberikan solusi konkret terkait sengkarut pengelolaan parkir ini.
3. *Transparansi Pokok Pikiran (Pokir):* Isu Pokir anggota dewan selalu menjadi komoditas seksi yang rawan isu miring. Tanpa adanya komunikasi publik yang transparan mengenai ke mana saja aliran Pokir disalurkan, muncul persepsi negatif di masyarakat bahwa Pokir hanya dijadikan alat politik transaksional atau proyek “titipan”, padahal esensinya adalah serapan aspirasi warga.
*Mengapa Tim Komunikasi Menjadi Kunci?*
Wawan Wartawan memaparkan beberapa alasan mengapa manajemen krisis melalui satu pintu informasi sangat dibutuhkan oleh DPRD Karawang saat ini:
1. *Menghindari Spekulasi Publik dan Bola Liar:* Tanpa adanya klarifikasi resmi yang cepat, berita miring—baik terkait moralitas oknum maupun tudingan miring seputar Pokir—akan terus digoreng di media sosial dan memicu opini liar.
2. *Memisahkan Ranah Pribadi dan Institusi:* Tim komunikasi bertugas meluruskan posisi kelembagaan. Jika ada oknum yang tersandung kasus hukum atau asusila, institusi harus tegas menyatakan menyerahkan prosesnya ke aparat penegak hukum tanpa membuat marwah lembaga ikut tersandera.
3. *Edukasi Fungsi Legislasi dan Anggaran:* Melalui tim komunikasi, DPRD bisa mengedukasi masyarakat mengenai aturan main yang sebenarnya terkait kebijakan parkir atau mekanisme penyaluran Pokir yang akuntabel, sehingga tidak terjadi salah paham.
Ketua SMSI Karawang, Wawan Wartawan, menekankan bahwa fungsi tim komunikasi ini bukan untuk menutupi kesalahan, “mencuci tangan”, atau membela oknum yang melanggar hukum. Melainkan sebagai jembatan informasi yang objektif, meluruskan disinformasi, dan memastikan bahwa fungsi pelayanan legislatif kepada masyarakat Karawang tetap berjalan dengan penuh integritas.
Komentar