Karawang,|SDM|Empat orang awak media dari beberapa media online mendatangi kantor Dinas PUPR, terkait dengan dugaan beberapa titik proyek PUPR bermasalah dalam relisasi pembangunannya, yang dimungkinkan tidak sesuai juklak juknis dan RAB.
Keempat awak media tersebut adalah :
1) Tata Wijaya dari Media Majalahkriptantus.com
2) Jumar Setiabudi dari media Suryadinamika.net
3) Sarif Hidayat dari media Tinta Merah
4) Maman Rusmana dari Media FJRpost.
Keempat awak media tersebut telah melakukan konfirmasi dan kroscek di lapangan, dan menemukan kejanggalan dari beberapa titik pembangunan yang dananya bersumber dari pemerintah, antara lain:
1) Proyek Pembangunan Rehabilitasi Gedung DTA ULUMIYAH yang berlokasi di Dusun Selang RT 12/03 Desa Ciwaringin Kecamatan Lemah Abang yang dikerjakan oleh CV. Endah Tegar Utama
2. Proyek Penurapan Jalan Dusun Lobang Kulon Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon yang dikerjakan CV. Putra Jogja.
3. Proyek Normalisasi Saluran SS Lemah Abang Desa Kedawung oleh CV. E S Q
4. Proyek Penurapan Jalan KW 9 Tunggakjati oleh CV. Aqila Putri Berlian
5) proyek Normalisasi Dusun Wagirserut Desa Pagadungan, merusak jalan poros dan tanpa papan informasi.
Kelima poin diatas telah diagendakan ke pihak DPUPR untuk dibahas dihari yang akan datang, guna dievaluasi kinerja beberapa CV. tersebut.
Di ruangan DPUPR, Nita sebagai Resepsionis, mengatakan kepada empat awak media, bahwa Kasi Pembangunan, dan kasi Jalan sedang ada diluar, ada juga staf-stafnya, itu juga tidak bisa memberikan komentar, takut salah ngomong, kata Nita.
“Nanti kembali lagi hari Senin, kebetulan piket hari itu”, tutur Nita.(10/10)
Seperti diketahui, fungsi DPUPR adalah ;
Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur pada permukiman; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Keempat jurnalis di atas, menduga dengan respon yang kurang sigap dari pihak DPUPR, atas pemberitaan dari beberapa media online yang menampilkan data data adanya dugaan kecurangan dalam realisasi pembangunan yang sudah diuraikan di atas, diduga pihak Dinas terkait, “masuk angin”. Dan tidak menutup kemungkinan ada dugaan “kongkalikong” antara pihak Dinas yang bersangkutan dengan pihak pemborong.
(JSB)
