Karawang – SURYADINAMIKA.NET-Kecamatan Karawang Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2027 pada Rabu siang, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini mengusung tema pembangunan “Penyediaan Infrastruktur Konektivitas Wilayah yang Berkualitas, Merata, dan Terintegritas.”
Musrenbang dihadiri unsur Muspika Kecamatan Karawang Barat, para lurah, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, UPTD OPD terkait se-Kecamatan Karawang Barat, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang Dr. Aris Purwanto yang mewakili Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan I, di antaranya Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Karawang Natala Sumedha, Ketua Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman, serta anggota Fraksi Partai Amanat Golkar yang juga anggota Komisi III DPRD Karawang Topan Megantara.
Camat Karawang Barat Agus Somantri menegaskan, Musrenbang digelar berbasis kebutuhan riil masyarakat dan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Menurutnya, forum ini merupakan ruang kesepakatan bersama untuk menentukan arah pembangunan yang bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan warga.
“Musrenbang harus mampu dikerjakan bersama untuk menjawab persoalan masyarakat secara nyata,” ujar Agus Somantri .
Mengacu pada RKPD Kabupaten Karawang, Musrenbang Kecamatan Karawang Barat memfokuskan pembahasan pada pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, posyandu, rumah tidak layak huni (rutilahu), sarana ibadah, hingga penanganan stunting.
Mewakili Bupati Karawang, Sekretaris Bapperida Dr. Aris Purwanto membacakan sambutan Bupati Aep Syaepuloh. Ia menegaskan ketidakhadiran Bupati secara langsung bukan menjadi hambatan, karena pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh memastikan pembangunan berjalan optimal demi terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Pemerintah yang kuat bukan yang merasa paling baik, melainkan yang paling mampu membaca kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan hadir,” tegas Bupati Aep dalam sambutannya.
Bupati Aep berharap pada 2027 seluruh jaringan jalan di Kabupaten Karawang telah terkoneksi dengan baik, dari pelosok desa hingga pusat kota. Untuk itu, pembenahan infrastruktur terus menjadi prioritas utama.
“Musrenbang harus menjadi instrumen kebijakan yang berani dan berorientasi pada kebutuhan. Kita harus membangun apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
Bupati Aep juga menekankan pentingnya fondasi pembangunan yang kokoh agar mampu menopang pertumbuhan berkelanjutan.
Dengan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terintegrasi, ia optimistis ke depan tidak lagi ditemukan jalan, jembatan, dan drainase rusak, serta seluruh sungai berfungsi sesuai peruntukannya.
Dalam forum tersebut ditegaskan pula bahwa Musrenbang kecamatan menjadi dasar penyusunan Daftar Urutan Prioritas (DUP) dengan memperhatikan penuntasan target RPJMD Kabupaten Karawang 2025–2029, kesesuaian RKPD 2027, dukungan terhadap capaian target pembangunan daerah, serta sinergi dengan 21 program pembangunan dan proyek strategis daerah.
Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman, mewakili anggota DPRD Dapil I yang hadir, menyampaikan, bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan.
Ia menegaskan, usulan program yang belum terakomodasi di tingkat kelurahan masih dapat diperjuangkan melalui aspirasi anggota dewan.
“Anggota DPRD Dapil I berjumlah sembilan orang dan siap mengawal aspirasi masyarakat, termasuk yang tidak masuk dalam usulan kelurahan,” ungkap Dian.
Ia juga mengingatkan peristiwa banjir yang baru-baru ini melanda Karawang sebagai alarm peringatan dini untuk memperkuat langkah antisipasi ke depan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus lahir dari bawah secara partisipatif agar tepat sasaran.
Dian menyebut, dari anggota DPRD Dapil I telah menyiapkan usulan 74 titik rencana pembangunan di Kecamatan Karawang Barat, meliputi usulan pembangunan 36 unit rutilahu, ruang kelas baru, serta sistem drainase.
“Pembangunan harus dirasakan merata dan berkeadilan, bukan hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di delapan kelurahan di Karawang Barat,” tegasnya.
Melalui Musrenbang ini, ia berharap tercipta kesepakatan usulan yang dikawal bersama demi kepentingan masyarakat. DPRD, lanjut Dian, berkomitmen memperjuangkan seluruh aspirasi melalui komisi, fraksi, dan badan anggaran agar dapat terealisasi dalam APBD.
Terkait pemotongan dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp740 miliar, Dian berharap hal tersebut tidak berdampak sistemik terhadap pembangunan Karawang, khususnya di Kecamatan Karawang Barat. Ia menegaskan aspirasi masyarakat juga akan terus diserap melalui agenda reses.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Aep Syaepuloh saat ini juga menguatkan program ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan sampah. Pemerintah daerah tengah melakukan pendataan masyarakat miskin serta mendorong program beasiswa pendidikan fakultas pertanian di 30 kecamatan untuk mencetak sarjana pertanian.
Melalui Musrenbang, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap terwujud pembangunan yang inklusif, merata, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ( Pri )
Komentar