Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “anak orang miskin harus menjadi kaya” mencuat dalam sebuah acara peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah. Di hadapan publik, kalimat itu dilontarkan dengan penuh keyakinan, seakan menjadi cita-cita besar bagi masa depan bangsa. Menteri Agama yang hadir pun mengulanginya sebagai bentuk penegasan bahwa inilah visi luhur pemimpin. Namun, justru di situlah letak masalahnya. Alih-alih memberi motivasi realistis, ucapan itu terdengar sebagai retorika politis yang rapuh dan penuh ilusi. Kalimat itu seolah menjanjikan pintu emas menuju kekayaan, padahal di baliknya hanyalah program makan gratis yang dampaknya sangat terbatas. Narasi semacam ini patut dikritisi, karena kata-kata pemimpin bukan sekadar hiburan, melainkan arah bangsa.
Retorika adalah senjata yang tajam, bisa membangkitkan harapan atau justru membunuh logika. Pernyataan bahwa “anak orang miskin harus menjadi kaya” terdengar seperti mantra yang indah, tetapi sesungguhnya berbahaya. Kata “kaya” dipakai sebagai diksi yang mempesona, seolah menjanjikan keajaiban di tengah penderitaan rakyat. Padahal, di balik kata itu, tidak ada pijakan logis yang kokoh, hanya gema kosong yang memantul di ruang politik. Kaya menjadi fatamorgana yang ditawarkan pada anak-anak bangsa, seakan bisa diraih hanya dengan program makan bergizi gratis. Ucapan ini lebih menyerupai pepesan kosong yang dikemas dengan bendera politik pencitraan. Retorika semacam ini tidak mengangkat martabat rakyat, melainkan mempermainkan harapan mereka. Rakyat dibius, sementara kenyataan tetap menggigit.
Diksi “kaya” adalah jebakan yang mematikan logika. Siapa yang tidak ingin kaya? Pertanyaan itu menutup rapat ruang kritis masyarakat, seolah semua orang wajib mengangguk. Retorika ini menggunakan kelemahan psikologis rakyat yang lelah hidup dalam kesulitan. Harapan mereka dipelintir menjadi legitimasi politik, seakan negara punya kuasa memberi kekayaan pada setiap anak miskin. Padahal, negara tidak pernah punya mesin pencetak orang kaya. Negara seharusnya mencetak manusia yang merdeka, sehat, berpendidikan, dan berdaya. Namun, kalimat itu justru mempersempit visi kenegaraan menjadi sekadar mimpi materi.
Dalam logika sederhana, program makan bergizi gratis tentu baik untuk kesehatan. Tetapi menyambungkannya langsung pada janji kekayaan adalah lompatan logika yang absurd. Ini ibarat menanam sebutir biji lalu langsung menjanjikan hutan yang rimbun dalam semalam. Retorika semacam ini tidak membangun kesadaran, melainkan mematikan daya nalar. Ia membuat rakyat percaya pada jalan pintas yang tidak pernah ada. Padahal, pembangunan manusia adalah proses panjang yang melibatkan pendidikan, kesempatan, dan keadilan sosial. Jika retorika hanya berhenti pada kata “kaya”, maka bangsa ini sedang diarahkan pada mimpi yang dangkal. Mimpi yang tidak punya akar di bumi, melainkan hanya melayang di awan.
Seorang negarawan seharusnya berbicara dengan bahasa yang memberi arah, bukan sekadar meninabobokan rakyat. Kata-kata adalah kompas yang menggerakkan bangsa, bukan sekadar gula-gula untuk memuaskan telinga. Tetapi ucapan “anak miskin harus menjadi kaya” tidak lain adalah retorika murahan. Ia lebih cocok keluar dari mulut motivator jalanan daripada pemimpin negara. Seorang pemimpin sejati mestinya berkata: anak miskin harus merdeka, harus berdaya, harus sehat, harus berpendidikan. Itulah bahasa yang realistis sekaligus mulia. Tetapi ketika diksi digeser ke kata “kaya”, maka seluruh makna kebangsaan tereduksi menjadi transaksi materi. Inilah degradasi retorika politik yang menyedihkan.
Secara etis, retorika ini juga bermasalah. Ia menciptakan ekspektasi palsu yang tidak bisa dipenuhi oleh negara. Rakyat miskin yang mendengar janji itu akan menaruh harapan berlebihan, padahal kenyataan tidak akan seindah kata. Akibatnya, kekecewaan publik semakin dalam, dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin terkikis. Retorika pemimpin seharusnya membangun semangat kerja keras, solidaritas, dan daya juang. Bukan menjual mimpi bahwa suatu hari setiap anak miskin akan jadi kaya tanpa perjuangan panjang. Ucapan semacam ini mengandung dosa moral: mempermainkan penderitaan rakyat untuk kepentingan pencitraan. Pada titik itu, retorika berubah menjadi racun. Racun yang membius, lalu menghancurkan.
Dalam politik, retorika seperti ini adalah bentuk populisme murahan. Ia mengandalkan emosi rakyat yang mudah tersentuh oleh janji besar. Tetapi politik yang sehat tidak boleh berdiri di atas manipulasi kata. Politik harus berangkat dari kejujuran, keterbukaan, dan keberanian menyampaikan realitas. Seorang pemimpin sejati harus berkata apa adanya, meski pahit: bahwa memutus rantai kemiskinan adalah kerja panjang dan penuh keringat. Janji instan hanya akan menjerumuskan rakyat pada delusi. Retorika “kaya” tanpa strategi hanyalah gula yang larut sebelum sempat memberi tenaga. Inilah wajah politik pencitraan yang hanya kuat di permukaan, rapuh di dalam.
Retorika semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya. Ia bisa menumpulkan kesadaran kritis masyarakat, karena rakyat diajak percaya pada janji yang mustahil diverifikasi. Dalam jangka panjang, rakyat bisa kehilangan kemampuan untuk membedakan visi sejati dengan pepesan kosong. Kata-kata pemimpin seharusnya menjadi obor yang menerangi jalan bangsa, bukan kabut yang menyesatkan arah. Namun, dengan retorika ini, rakyat justru terjebak dalam lorong ilusi. Mereka digiring untuk menunggu kaya, bukan membangun daya. Itulah cara halus membunuh logika rakyat. Dan logika yang mati adalah pintu bagi lahirnya tirani.
Metafora yang tepat untuk retorika ini adalah fatamorgana di padang pasir. Rakyat yang haus akan keadilan dan kesejahteraan berlari menuju bayangan air yang tidak pernah ada. Mereka mendengar kata “kaya” dan membayangkan oase yang segar, padahal yang menunggu hanyalah pasir kosong. Politik yang sehat seharusnya membawa rakyat ke sumber air nyata, bukan menggiring mereka pada ilusi. Tetapi retorika ini sengaja memelihara fatamorgana, agar rakyat terus berlari tanpa sampai. Pemimpin yang berbicara dengan fatamorgana adalah pemimpin yang kehilangan arah. Ia hanya menukar harapan rakyat dengan pencitraan. Dan pencitraan adalah wajah palsu yang tidak pernah bertahan lama.
Bangsa ini butuh retorika yang mendidik, bukan retorika yang membius. Retorika yang mendidik berbicara tentang nilai, tanggung jawab, dan perjuangan. Ia mengajarkan bahwa keluar dari kemiskinan adalah hasil dari kerja keras kolektif, bukan janji manis segelintir orang. Retorika yang mendidik menumbuhkan daya kritis, bukan menumpulkannya. Ia memanggil rakyat untuk menjadi subjek, bukan objek dari pembangunan. Tetapi retorika “kaya” menjadikan rakyat hanya penonton yang menunggu hadiah. Rakyat dikebiri dari kesadaran politiknya sendiri. Inilah bahaya retorika yang sekadar pencitraan.
Jika dibiarkan, retorika semacam ini akan menjadi budaya politik yang merusak. Pemimpin berikutnya akan merasa sah menjual mimpi serupa. Rakyat semakin terbiasa ditipu kata-kata, hingga lupa menuntut bukti. Demokrasi akhirnya berubah menjadi panggung sandiwara retorika kosong. Rakyat tidak lagi mendengar kebenaran, tetapi hanya mencari kata yang paling indah. Pada titik itu, demokrasi telah kehilangan rohnya. Karena demokrasi sejati dibangun di atas akal sehat, bukan pada fatamorgana kata. Retorika “anak miskin jadi kaya” hanyalah satu bab dari drama panjang politik ilusi. Drama yang berakhir dengan kekecewaan massal.
Maka, ucapan itu harus kita kritisi habis-habisan. Ia tidak cerdas, tidak pantas, dan tidak layak keluar dari mulut seorang pemimpin bangsa. Retorika itu bukan visi, melainkan pepesan kosong yang mematikan logika rakyat. Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang menjanjikan kaya, tetapi pemimpin yang berani menegakkan keadilan sosial. Anak-anak miskin tidak butuh janji kaya, mereka butuh akses pendidikan, gizi, dan lapangan kerja. Itulah arah sejati kebijakan publik. Jika retorika terus dipelihara sebagai topeng, maka rakyat akan selamanya ditipu bayangan. Pada akhirnya, logika rakyat harus dibangunkan, agar fatamorgana ini berhenti menipu.
———-__
Penulis : Rudi Sinaba, SH, MH
Advokat, Jurnalis, Penulis.
Tinggal di Kota Luwuk Banggai Sulawesi Selatan
Komentar