Penulis ; Drs Farid Maruf, MA
Karawang, 19/08/2022
Pak. Dr. Karni Ilyas (KI) telah mewawancara Presiden Joko Widodo secara ekslussif di Istana Negara. Wawancara itu dilakukan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke 77.
Yang pertama sekali disinggung oleh pak KI adalah soal huru hara yang terjadi di institusi kepolisian akhir akhir ini, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat (J ) oleh Ferdi Sambo.
Pak KI mengatakan bahwa bapak Presiden memiliki atensi yang begitu besar terhadap kasus yang terjadi, sampai sampai bapak empat kali meminta agar kasus terbunuhnya J dibuka seterang terangnya agar publik tidak kehilangan kepercayaan kepada institusi kepolisian.
Lalu KI melanjutkan: tapi mengapa terhadap kasus kasus yang terjadi sebelumnya bapak Presiden terkesan diam dan membiarkan saja.
Lalu jawab Presiden: siapa bilang saya diam saja, saya berkali kali memanggil Kapolri agar polisi tidak melakukan tindakan yang membuat masyarakat membenci Kepolisian RI, tapi saya memang tidak menyampaikannya melalui media.
Kalau Presiden sudah mengingatkan berkali kali tetapi kepolisian tetap bertindak seperti sewenang wenang (misconduct) seperti biasanya, berarti memang Kepolisian adalah institusi bandel, diperingatkan berkali kali kok tidak berubah kelakuannya.
Kata Irma Hutabarat, polisi itu sudah over armed, terlalu merasa kuat (berkuasa) karena persenjataan yang dimilikinya.
Ya memang sudah terjadi over arming terhadap institusi kepolisian kita. Betapa tidak over arming sekelas Bharada Eliezer saja dipersenjatai pistol jenis glock yang harganya 100 juta itu.
Pertanyaannya polisi bisa begitu powerful dengan mepersenjatai prajuritnya dengan senjata yang standar para raja/jendral (istilah mantan Ka. BAIS Soleman Ponto), memang sumber pembiayaannya dari mana? .
Mungkin karena itulah penyebabnya sehingga merasa powerful bisa melakukan apa saja sesuai discrecy yang ada pada masing masing aparat kepolisian, tanpa menunggu perintah atasan (kata Prof. Sulistiyo).
Jika kewenangan discrecy plus posisi sebagai Kadiv. Propam ditambah lagi dengan jabatan non struktural Satgassus, maka seorang polisi jadi memiliki power berlebihan dan bertindak overacting, dan bengis untuk menghabisi nyawa siapa saja yang menurut dirinya akan mengancam posisi dan karirnya yang terlanjur dianggap aset kepolisian. Namun kita, terutama pemerintah, juga harus berani dengan jujur mengatakan bahwa FS, dan banyak yang lainnya, adalah korban dari salah kelola kepolisian RI selama ini.
Mengerikan sekali, jika kepolisian tidak diposisikan secara wajar dalam kerangka bernegara yang lebih civilized (beradab).
Dalam text pemberitaan di Kompas TV Menko Polhukam Mahfud MD., menyatakan FS seperti memiliki kerajaan dalam Mabes Polri.
Usulan Prof. Suteki, supaya Kepolisian tidak memiliki posisi politis setingkat menteri dan ikut ikutan berpolitik dan akan sangat berbahaya, maka struktur MABES mending dihapus saja. Kata beliau polisi strukturnya cukup hanya sampai POLDA saja. Sebuah usulan sangat berani dari seorang guru besar pengajar Pancasila itu.
Kalaupun Mabes tetap dipertahankan, sebaiknya ditempatkan dibawah Kementerian Dalam Negeri, seperti TNI ditempatkan dibawah Menhamkam. Kalau dibawah sipil, polisi prilakunya tidak akan semenyimpang seperti sekarang ini.
Sebuah usulan yang sangat masuk akal.(*)
*************
Penulis adalah Mantan Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan.
