Karawang – SURYADINAMIKA.NET Anggota Komisi II DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Karsim, melontarkan kritik keras atas jebolnya tanggul saluran sekunder irigasi Pondok Barat di Desa Karyamukti, Kecamatan Lemah Abang Wadas, yang disebut telah diabaikan selama lima tahun dan merugikan petani.
Karsim menilai buruknya penanganan terjadi akibat saling lempar tanggung jawab antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT) II, dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP).
Ia menegaskan, BBWS sebagai pihak berwenang seharusnya sigap menangani kerusakan infrastruktur sungai, bukan justru abai.
“BBWS harus paham dengan tupoksinya. Ketika tanggul jebol, itu mutlak tanggung jawab mereka. PJT II hanya mengelola pengaturan distribusi air dari hulu ke hilir, bukan memperbaiki tanggul rusak,” tegas Karsim ,Rabu 29/4/2026.
Karsim juga menyoroti kondisi irigasi di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang yang memprihatinkan, mulai dari pendangkalan, tumpukan sampah, hingga maraknya eceng gondok yang memperburuk kualitas air dan mengganggu aliran ke lahan pertanian.
Menurutnya, andai saja aturannya membolehkan, pihak DPRD siap mengalokasikan pokok pikiran (pokir) untuk memperbaiki turap tanggul irigasi agar lebih kokoh dan tahan lama.
Karsim turut mengungkap adanya dugaan penyimpangan di lapangan. Ia menyebut ada oknum yang menyewakan lahan tanggul kepada petani hingga mengurangi lebar tanggul, bahkan dikabarkan ada petani yang sengaja membocorkan tanggul untuk mengalirkan air ke sawah garapannya.
“Lebar tanggul irigasi seharusnya enam meter di kiri dan kanan. Faktanya sekarang banyak yang menipis dan sangat rentan jebol,” ujarnya.
Dampak dari jebolnya tanggul irigasi sekunder pondok barat di desa KaryaMukti Kecamatan Lemah Abang Wadas tersebut disebut sangat besar. Sekitar 500 hektare sawah di Desa Pulosari dan Ciwulan, Kecamatan Telagasari, mengalami gagal panen dalam beberapa tahun terakhir.
Selain persoalan infrastruktur, Karsim juga menyoroti krisis tenaga kerja tani, khususnya buruh tandur.
Saat ini, biaya satu kelompok buruh tanam berjumlah 20 orang mencapai Rp1,3 juta per hektare, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian terus menurun.
Ia mendorong pemerintah Karawang.
segera menghadirkan solusi, termasuk penggunaan alat modern seperti transplanter, dengan catatan harus efisien dan terjangkau di tengah tingginya harga bahan bakar.
Lebih jauh, Karsim meminta peran aktif kepala desa dalam menggerakkan generasi muda agar kembali tertarik menjadi petani.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam menunjang program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“DPKPP harus serius menyiapkan sarana penunjang, termasuk jembatan usaha tani (Jitut), biaya angkut padi saat ini Rp30 ribu per karung, ini membebani petani,” pungkasnya. ( Pri)
Komentar