KARAWANG – SURYA DINAMIKA.NET
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan komitmennya membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar dan dugaan jual beli jabatan.
Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), Aep memastikan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak dipungut biaya dan meminta setiap penyimpangan segera dilaporkan.
Pernyataan itu disampaikan Aep usai melantik dan mengambil sumpah jabatan administrator serta pejabat fungsional di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/8/2026) pagi.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep-1074/BKPSDM/2026 tanggal 25 Juli 2026 dan SK Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep-1340/BKPSDM/2026 tanggal 31 Juli 2026.
Aep menegaskan, mutasi dan rotasi merupakan kebutuhan organisasi untuk mempercepat kinerja birokrasi, bukan ruang bagi oknum mencari keuntungan.
“Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa dalam pemerintahan. Prosesnya gratis dan siapa pun tidak boleh memanfaatkan situasi untuk meminta imbalan,” tandas Aep.
Dalam kesempatan itu, Aep juga mengungkap masih adanya perilaku yang mencoreng program pemerintah.
Meski mengapresiasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang berhasil membangun banyak rumah layak huni bagi masyarakat miskin, ia mengaku menerima informasi adanya oknum pelaksana yang meminta “uang rokok” kepada penerima bantuan.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap program yang dibiayai negara.
“Program untuk rakyat jangan dicederai oleh ulah segelintir oknum. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat penerima manfaat,” tandasnya.
Aep juga menekankan seluruh ASN Pemda Karawang agar menunjukkan manfaat nyata melalui pelayanan publik.
Ia mengibaratkan ASN seperti angin, tidak terlihat tetapi hasil kerjanya harus dirasakan masyarakat.
Perhatian khusus diberikan Aep kepada organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dinas lainnya.
Ia meminta seluruh jajaran bekerja cepat, disiplin, dan berintegritas.
Dalam pidatonya, Aep kembali menegaskan komitmennya menjalankan janji politik, mulai dari penggratisan Modul belajar siswa gratis atau Lembar Kerja Siswa (LKS), layanan Universal Health Coverage (UHC), penataan kawasan kumuh di Kecamatan Cikampek, hingga pembangunan Puskesmas Jatisari dan Kotabaru.
“Boleh saja ada yang tidak menyukai kebijakan pemerintah. Tetapi selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, akan tetap kami jalankan,” ujar Aep .
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang Jajang Jaenudin memastikan, proses mutasi dan rotasi jabatan dilakukan tanpa biaya.
Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan oknum yang menawarkan jabatan atau meminta uang dengan mengatasnamakan BKPSDM.
“Silakan laporkan jika ada yang meminta uang atau menjanjikan jabatan. Mutasi dan rotasi di Pemkab Karawang gratis,” tegas Jajang.
Terpisah, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang Gery Sigit Samrodi menjelaskan, pelantikan kali ini mencakup 254 pejabat fungsional, terdiri atas 191 ASN pengangkatan pertama dari CPNS, 25 ASN kenaikan jabatan fungsional, dan 38 ASN pengangkatan dari jabatan lain.
Selain itu menurut Gery, tiga pejabat struktural yang sebelumnya tertunda akhirnya dilantik setelah seluruh rekomendasi diterbitkan.
Rohyadi bergeser dari Kepala Bagian RSUD Dengklok menjadi Sekretaris Camat Lemahabang. Jabatan yang ditinggalkannya diisi Maesaroh, sedangkan posisi Kepala Puskesmas Tanjungpura kini dijabat oleh Iyan.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penegasan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membangun birokrasi yang profesional, bersih dari pungutan, serta berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat. (Pri)
Komentar