Karawang – SURYA DINAMIKA.NET
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang Jawa Barat, M. Ridwan Salam, melontarkan peringatan keras terkait arah pembangunan daerah di tengah efisiensi keuangan negara tahun 2026. Ia menegaskan, ketergantungan pada APBD harus segera dihentikan jika Karawang ingin bertahan dan maju.
“Pemerintah cukup sebagai regulator dan penentu lokasi. Jangan lagi memaksakan APBD menjadi tulang punggung pembangunan. Tanpa investasi swasta, pembangunan akan stagnan,” tegas Ridwan, Senin siang (20/4/2026).
Ia menyebut, realitas fiskal saat ini menuntut perubahan strategi besar. Menurutnya, peran swasta bukan lagi pelengkap, melainkan faktor penentu dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Ridwan mencontohkan kontribusi PT Agung Podomoro Land yang dinilai berhasil mendorong transformasi Karawang dari kota berkembang menjadi kawasan yang lebih maju dan kompetitif.
“Fakta di lapangan jelas. Investasi mengubah wajah daerah. Tanpa itu, Karawang akan berjalan di tempat,” ujarnya lugas.
Lebih jauh, ia mengkritik pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada pemerintah. Ridwan menilai, tanpa perubahan mindset menjadi pro-investasi dan ramah lingkungan, peluang pertumbuhan akan terus terhambat.
“Kalau pola pikir tidak berubah, jangan berharap Karawang bisa melompat lebih jauh. Iklim investasi harus dijaga, bukan dicurigai,” tegasnya.
Menanggapi persoalan pengangguran terdidik di tengah keberadaan sekitar 1.600 perusahaan di Kabupatennya, Ridwan mengungkapkan kondisi industri yang tengah melakukan efisiensi akibat tekanan ekonomi global.
Ia menegaskan, era bergantung pada pekerjaan pabrikan sudah tidak relevan.
“Ini realitas. Industri sedang menahan tenaga kerja. Generasi muda Karawang harus berhenti berharap satu sektor saja. Cari peluang lain atau ia akan tertinggal,” tandasnya.
Di tengah polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ridwan justru menyoroti dampak konkret di lapangan. Ia menyebut, ribuan warga Karawang kini mendapatkan pekerjaan dari program tersebut.
“ hari ini sekitar 3.900 orang bekerja di dapur sehat SPPG MBG. Ini fakta, bukan wacana. Program ini memberi penghidupan langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program digagas Presiden RI Prabowo Subiyanto tersebut membuka ruang kontribusi bagi kelompok non-produktif secara usia, termasuk ibu rumah tangga.
“Emak-emak yang selama ini di rumah kini ikut berkontribusi. Ini bukti bahwa pembangunan tidak selalu soal sektor formal,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak berpangku tangan menunggu peran pemerintah.
“Berhenti bergantung. Bangun Karawang dengan kekuatan sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” pungkasnya tegas.(Pri)
Komentar