Legislatif dan Eksekutif Karawang Serius Berkomitmen Awasi Pengelolaan Anggaran Pembangunan

“Kami berharap, produk hukum ini,akan menjadi dasar kuat yang profesional dan ramah lingkungan,” kata Aep seraya dia mengapresiasi kinerja DPRD Karawang, atas komitmen serius dibangunnya dalam bersinergi mengawasi pengelolaan anggaran pembangunan.

Aep menyampaikan, nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dibacakannya di parlemen Karawang hari ini, sebagai refleksi capaian program kerja tahun 2024 menuju visi, Karawang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

Bupati juga meminta maaf atas keterlambatan penyampaian nota pengantar raperda APBD tahun 2024 di parlemen Karawang, karena menunggu tuntasnya audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Semoga ini menjadi cambuk dalam upaya meningkatkan kemajuan, menuju Karawang maju berdaya saing dan berkelanjutan ” kata Bupati seraya mengaku bahwa pemerintahan Karawang dipimpinnya telah transparan ,tertib administrasi dan taat aturan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 dalam mengelola keuangan pemerintah.

Hasil detail audit BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan Pemda Karawang tahun anggaran 2024 yang diterima tanggal 26 Mei 2025 menyebut, untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Karawang mengantongi predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ).

Dalam membacakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Karawang tahun 2024, Bupati Aep menjelaskan, pihaknya memposisikan target pendapatan APBD 2024 di angka 5 trillun 644 miliar 586 juta rupiah, dan terealisasi 5 triliun 686 miliar 622 juta rupiah (100,74 %) terjadi selisih 42 miliar 36 juta (0,74%).

Untuk pengelolaan keuangan bersumber Pendapatan Asli Daerah, dijelaskan Aep, dari target 1 trilliun 771 miliar 485 juta rupiah, terealisasi 1 trilliun 826 miliar 280 juta rupiah (103,09%) dan terjadi selisih 54 miliar 794 juta rupiah (3,09%).

Kaitannya dengan target pendapatan transfer tahun 2024, diposisikan di angka 3 triliun 781 miliar 489 juta rupiah dan untuk ini terealisasi 3 triliun 776 miliar 674 juta rupiah (99,87%). Kondisi ini mencakup transfer dari pemerintah pusat, yang ditargetkan 3 triliun 165 miliar 325 juta rupiah, terealisasikan 3 triliun 171 miliar 118 juta rupiah (100,18%).

Untuk Transfer antar daerah, transfer Propinsi, Pemerintah Karawang mentargetkan 616 miliar 163 juta rupiah dengan realisasi pendapatan 605 miliar 555 juta rupiah (98,28%) dari yang telah dianggarkan.

Sementara dari lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dikatakan Bupati Aep, bahwa dari target 91 miliar 611 juta rupiah terealisasi 83 miliar 667 Juta rupiah (91,33%), terpakai untuk belanja tahunan pada APBD TA 2024 dari target 6 triliun 237 milliar 928 Juta rupiah, terealisasi 5 triliun 774 miliar 406 Juta rupiah (92,57%).

Terkait PP 71 Tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan disebutkan, bahwa belanja operasional Pemerintah Karawang tahun 2024 meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa serta bantuan sosial.

Dari target 4 triliun 591 miliar 414 juta rupiah terealisasi 4 triliun 229 miliar 900 juta rupiah (92,15%).

Dalam hal belanja modal tahun 2024, meliputi belanja tanah,alat mesin ,bangunan gedung juga belanja irigasi, dari proyeksi target 935 miliar 753 juta rupiah, terealisasi 855 miliar 211 juta rupiah (91,39%).

“Untuk biaya tak terduga tahun 2024, yang semula ditarget 20 miliar tahun 2024, realisasinya nihil atau tidak ada pembelanjaan tak terduga),” sambung Aep.

Kaitannya dengan belanja transfer soal bagi hasil, Bupati Aep menyebut, dari proyeksi target 691 miliar 761 juta rupiah, terealisasi 689.294 juta rupiah (99,64%).

Dalam hal belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi ,dari target 147 miliar 118 juta rupiah terealisasi di angka yang sama (100%). Untuk bantuan keuangan yang ditargetkan 544 miliar 642 Juta rupiah terealisasi 542 miliar 175 juta rupiah (99,55%).

Kaitannya dengan APBD perubahan tahun 2024 Bupati Aep menyebut, dari target 593 miliar 343 juta rupiah terealisasi di angka yang sama (100%).

“Sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dibanding tahun 2023, pada periode 31 Desember tahun 2024 tercatat 505 miliar 559 juta rupiah. Untuk laporan keuangan dari sumber daya ekonomi penambah equitas oleh pemerintah daerah dalam satu periode tanggal 31 Desember 2024 berada di angka 359 miliar 525 juta rupiah (surflus),” sambung Bupati Aep.

“Untuk surflus kegiatan non operasional 83 miliar 410 juta rupiah dengan defisit cost luar nihil. untuk laporan operasional 442 miliar 936 juta rupiah dan laporan perubahan equitas dibanding tahun 2023 pada periode tanggal 31 Desember 2024 tercatat 10 triliun 563 miliar 900 juta rupiah,” lanjut Bupati Aep.

Masih dikatakan Bupati Aep, bahwa jumlah aset pemerintah Karawang terdata pada neraca hingga 31 Desember 2024 di angka 10 triliun 719 miliar 406 juta rupiah.

Untuk aset lancar terdata 1 triliun 194 miliar 885 juta rupiah mencakup investasi jangka panjang 365 miliar 309 juta rupiah. Aset tetap Karawang 8,7 triliun dengan property investasi sebesar 11 miliar 411 juta rupiah dan nilai kewajiban per 31 Desember 2024 tercatat 155 miliar 506 juta rupiah.

Equitas kekayaan bersih hingga 31 Desember 2024 terdata 10 triliun 563 miliar 900 juta rupiah.

Untuk laporan arus Kas tahun 2024 pada saldo awal 593 miliar 343 juta rupiah, turun 87 miliar 784 juta rupiah dengan posisi kas pada tanggal 31 Desember 2024 di angka 505 miliar 559 juta rupiah, diantaranya 468 miliar 319 juta rupiah berada di kas daerah, 403 juta rupiah pada bendahara penerimaan, 26 miliar 39 juta rupiah di Badan Layanan Unit Daerah dan 79 milliar 852 juta lainnya ada pada bendahara Biaya Operasional Sekolah (BOS).