Semarang, Suryadinamika.net – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius memperhatikan fenomena anak terpapar faham radikalisme dampak era digitalisasi dunia maya.
Merepleksikan ini, di Semarang Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten berkolaborasi dengan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan UNICEF Indonesia, mengggelar Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak terpapar Ekstremisme berbasis Kekerasan, Jumat- Sabtu ,7–8/11/2025.
Tujuh Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Sragen, Klaten, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Rembang dan Blora mengikuti serius kegiatan bagian dari program penguatan perlindungan anak tahun 2025 ini sebagai inisiatif mempromosikan lingkungan aman dan ramah anak (SAFE 4C) di Jawa Tengah.
Menyampaikan pernyataannya saat membuka kegiatan ini, assisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanudin Iskandar, S.H., M.Hum menegaskan, kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang
Menurutnya, kegiatan hari ini dapat mengimplementasikan semangat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui mekanisme perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme secara khusus, kami ingin pastikan, anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik verbal dan fisiknya, tandas Iwanudin seiring menegaskan, bahwa setiap anak penting terlindungi dari paparan ekstremisme digital dan kekerasan berbasis ideologi.
“Kami berharap, dari pertemuan ini akan muncul rekomendasi konkret mengenai mekanisme pelayanan bagi anak korban terorisme sejak tingkat pusat hingga daerah, serta rancangan penanganan efektifnya oleh pemerintah. Karena setiap kegiatan, harus membawa dampak nyata sesuai tujuan bernegara,” ujar Iwanudin.
Senada pernyataan Iwanudin Iskandar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati membenarkan jika pada wilayah kerjanya telah terjadi peristiwa anak terpapar (korban) radikalisme
“Hampir seminggu kami lakukan pendampingan intensif terhadap si anak terpapar di Pemalang yang berani melawan kepada orang tuanya itu, dan hingga kini pendampingan masih terus kami jalankan,” ungkap Ema, seraya menjelaskan, jika fenomena serupa pula terjadi pada lulusan sekolah kedinasan yang terpapar ujaran kebencian melalui media daring, dan anak-anak yang terlibat aksi kekerasan jalanan.
“Dalam konteks ini harus dipahami, bahwa anak itu korban, dan penanganannya tidak mudah, karena bukan saja hanya si anak (korban) yang perlu direhabilitasi, namun orang tuanya juga sama.” kata Ema.
Sementara, perwakilan UNICEF Indonesia, Ari Rukmantara menekankan, pentingnya para pihak membangun kolaborasi lintas sektor guna pencegahan aksi kekerasan dan ekstremisme sejak dini.
Kata dia, Indonesia menargetkan, pada 20 tahun ke depan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita besar itu, kita harus dapat memastikan, bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk ekstremisme, harus dapat dicegah sedari dini.
“Kita tidak boleh membiarkan potensi kerugian akibat kekerasan menghambat langkah menuju masa depan yang cerah. Karenanya, kolaborasi penting dibangun oleh semua pihak, guna memastikan, bahwa kekerasan dan ekstremisme tidak memiliki ruang tumbuh di tengah masyarakat,” pungkas Ari.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Jawa Tengah bersama mitra pembangunan berharap dapat menguatkan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap tantangan baru, termasuk paparan ekstremisme digital, serta memastikan seluruh anak di Provinsi Jawa Tengah tumbuh dalam lingkungan yang aman, damai, dan berdaya.
Selain dihadiri Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, juga hadir di kegiatan ini Dr. Noor Huda Ismail, Founder Literasi Desa Tumbuh (LDT) dan Ruang Ngobrol, selaku fasilitator utama kegiatan. (Sinung Restendy)
Komentar