Karawang,|SDM|Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus didampingi Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Plt.Bupati Karawang Aep Saepulloh dan Kajari Karawang Syaifullah, lakukan inspeksi mendadak ke gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, di jalan Suroto Kunto Warung Bambu Karawang, Selasa (14/11/2023).
Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus melalui Kabid Humas Polda Jabar , Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut, inspeksi dilakukan bersama Bupati dan Kajari Karawang, guna melihat langsung situasi gudang logistik KPU Kabupaten Karawang jelang hari pemilu 14 Februari 2024.
Dari pengecekan ditemukan, sudah ada barang logistik yang disuplai untuk kebutuhan pemilu dan ditemukan sejumlah hal rawan untuk diantisipasi, misalnya kesiapan Alat Pemadam Api Ringan ( APAR) yang memadai, ungkap Ibrahim Tompo.
” Kapolda tadi sempat sampaikan ke penjaga gudang yang mengawal logistik KPU, agar segera menutup kembali alat – alat bekas dilakukan pengecekan, agar tidak ada pengurangan jumlah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tadi sempat dicek dan diminta oleh Kapolda, yang terbuka ini, untuk ditutup kembali, tandasnya.
Polda Jabar dalam mengantisipasi titik rawan wilayah hukumnya menyesuaikannya dengan situasi tahapan pemilu, misalnya, saat kampanye yang memiliki problem keamanan dengan kompetensi pengamanan khusus.
” termasuk eskalasi sejumlah tahapan, akan dilakukan komposisi kesiapan suplai personil, menyesuaikan dengan eskalasi kerawanan yang ada, kata Ibrahim Tompo.
Ibrahim Tompo memaparkan, tahapan yang rentan kerawanan keamanan itu terjadi disaat pendaftaran, saat kampanye dan saat pencoblosan suara, kondisi ini diantisipasi dengan pola berlapis masing- masing, misalnya personel patroli menghadapi kondisi massa dengan cara stanby di sejumlah titik rawan, ungkapnya.
Menjawab pertanyaan awak media menyoal situasi kerawanan wilayah hukum Polda Jabar, ditegaskan Kabid Humas Polda Jabar, dari sisi Kamtibmas ,wilayah hukum Polda Jabar tidak rawan, namun soal ini beda penilaian dengan KPU, katanya.
Ditegaskan, kerawanan Kamtibmas IPK Jawa Barat sama, sehingga memunculkan pola katagori rawan dan rawan dua dengan mengedepankan pola keamanan menyesuaikan situasi tempat pemungutan suara masing-masing.
” sampai sekarang kita belum menentukan pola dan jumlah personil, karena soal ini akan ditentukan dengan menyesuaikan jumlah tempat pemungutan suara dan jumlah personel keamanannya, pungkas Ibrahim Tompo.( pri)
