Karya tulis : Rudi Sinaba.
Pengantar : Artikel ini buah karya seorang teman, yang berprofesi sebagai advokat, penulis, dan juga seorang jurnalis. Beliau tinggal di sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan.
================
Di negeri ini, guru masih sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebuah sebutan indah, puitis bahkan, yang selalu diulang setiap Hari Guru Nasional. Namun sebagaimana banyak hal di Indonesia, keindahan retorika sering tidak seiring dengan kenyataan empiris. Gelar “pahlawan” tetap ada, tetapi kondisinya lebih mirip pahlawan yang berjuang sendirian, membawa senjata kayu, sementara musuhnya memakai drone, misil, dan kecerdasan buatan. Pada satu sisi, negara menyatakan akan meningkatkan mutu pendidikan. Pada sisi lain, “prajurit garis depan”-nya dibiarkan berjibaku dengan kurikulum yang berubah seperti cuaca tropis, gaji yang pas-pasan, tekanan administratif yang tak ada habisnya, dan paparan digital yang membentuk karakter siswa jauh lebih kuat dibanding materi pelajaran.
Kita sering menuntut guru menjadi agen perubahan, padahal sistem yang menaungi mereka masih sama seperti dua dekade lalu. Ironisnya, perubahan justru lebih cepat terjadi di luar: algoritma TikTok dan YouTube bisa memengaruhi siswa lebih kuat daripada nasihat moral paling mulia dari guru paling berintegritas. Pada titik ini, guru bukan hanya mengajar; mereka berusaha bertahan agar tidak tertimbun derasnya distraksi digital yang masuk tanpa permisi ke kepala murid-murid mereka.
Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan reflektif: apakah kita benar-benar ingin mutu pendidikan naik? Kalau iya, mengapa energi terbesar guru justru habis untuk hal-hal yang tidak membuat mereka semakin pintar? Mengapa motivasi guru untuk belajar hal baru melemah? Dan bagaimana sistem pendidikan justru berkontribusi terhadap melemahnya kapasitas kompetensi guru?
Esai ini mencoba mengurai pertanyaan itu, dengan gaya yang sedikit ringan, satir yang sopan, namun tetap berbasis analisis kritis.
1. Kualitas Pendidikan Tidak Akan Melebihi Kualitas Gurunya.
Banyak penelitian internasional menegaskan bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh mutu guru. Inilah hukum besi yang tidak dapat dibantah. Sistem pendidikan yang baik hanya berfungsi sejauh guru-gurunya mampu mengoperasikan ide-ide itu di kelas. Kurikulum hebat tidak akan berarti jika guru tidak dibekali dengan pelatihan memadai. Teknologi terbarukan di sekolah tidak akan berefek jika guru tidak tahu cara memanfaatkannya. Bahkan fasilitas canggih sekalipun menjadi dekorasi belaka tanpa kompetensi pengguna.
Sayangnya, Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kualitas guru dan tuntutan zaman. Bukan karena guru tidak mau belajar, melainkan karena sistem tidak memberi ruang, energi, dan insentif yang memadai agar mereka bisa belajar. Guru kita tidak malas; mereka hanya sering kali terjebak dalam rutinitas administratif yang membuat kreativitas mati sebelum sempat tumbuh.
Ada semacam omong kosong struktural yang memakan energi: kita ingin guru profesional, tetapi mengikat mereka dengan prosedur yang lebih cocok untuk birokrat daripada pendidik. Seorang guru bisa menghabiskan lebih banyak waktu mengisi laporan ketimbang membaca buku pedagogi modern.
Di negara maju, guru didukung agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di Indonesia, guru justru dibebani hal-hal yang membuat proses belajar itu menjadi mewah, bukan kebutuhan, melainkan aktivitas yang “dilakukan kalau sempat”. Dan tentu saja, “sempat” itu adalah barang langka.
2. Motivasi Guru Memudar Bukan Karena Mereka Tidak Mau Belajar, tetapi Karena Sistem Tidak Mendukung.
Mari kita jujur. Motivasi guru bukan hanya soal niat pribadi. Ia dipengaruhi oleh ekosistem profesional: kesejahteraan, ruang belajar, lingkungan kerja, beban administrasi, penghargaan, supervisi, dan budaya sekolah. Semakin banyak hambatan struktural, semakin tipis ruang bagi guru untuk terus berkembang.
Ada beberapa faktor utama yang menggerus motivasi guru untuk meningkatkan kapasitasnya:
a. Beban Administrasi yang Menghisap Energi.
Tidak sedikit guru yang menyampaikan bahwa beban administratif membuat mereka letih sebelum sempat memikirkan inovasi pembelajaran. RPP, laporan kegiatan, laporan BOS, supervisi, laporan internal, dokumen verifikasi, evaluasi diri, dan entah ada berapa jenis laporan lagi. Semua harus diisi, diperiksa, diperbaiki, dan dicocokkan. Ironisnya, laporan-laporan ini jarang benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia lebih mirip ritual administratif yang mempertahankan ilusi bahwa sistem bekerja.
b. Kesejahteraan yang Belum Proporsional
Kita tidak sedang bicara soal guru ASN saja. Guru honorer masih sangat banyak jumlahnya, dan sebagian dibayar dengan nominal yang tidak pantas untuk profesi yang memikul masa depan generasi bangsa. Bagaimana guru bisa fokus mengembangkan kualitas diri jika mereka sibuk memikirkan cara bertahan hidup?
Guru honorer yang digaji Rp300 ribu–Rp700 ribu per bulan adalah skandal moral yang berlangsung bertahun-tahun. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi pelanggaran prinsip keadilan. Mereka diminta mengabdi tetapi tidak diberi penghargaan yang pantas.
c. Pelatihan yang kurang relevan dan tidak berkelanjutan
Banyak pelatihan guru yang lebih formalitas daripada substansi. Pelatihan sekali-sekali, tanpa mentoring lanjutan, tanpa monitoring di kelas, dan sering kali tidak relevan dengan tantangan di lapangan. Guru tidak butuh seminar motivasi; mereka butuh program pengembangan profesional yang benar-benar membantu.
d. Lingkungan sekolah yang tidak mendukung inovasi
Banyak guru kreatif yang justru “dimatikan” oleh budaya sekolah yang sangat konservatif. Ide baru sering dianggap sebagai ancaman. Guru yang mencoba menggunakan metode baru kadang dianggap “ngoyo”, “aneh”, atau “tidak mengikuti pakem”. Inovasi akhirnya tumbuh bukan karena sistem,tetapi meski sistem menghalanginya.
e. Tantangan generasi digital yang tidak mendapat dukungan memadai
Anak-anak zaman ini hidup dalam dunia digital yang sangat cepat berubah. Guru dituntut memahami psikologi digital, algoritma media sosial, literasi digital, literasi informasi, cyberbullying, dan dinamika karakter siswa di tengah paparan konten ekstrem. Namun, pelatihan tentang ini masih minim. Guru harus menghadapi persoalan digital di kelas, tetapi negara belum benar-benar mempersiapkan mereka untuk itu. Ketika guru kewalahan, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Sistem harus ikut bertanggung jawab.
3. Ketika Murid Belajar pada Media Sosial Lebih Banyak daripada Belajar pada Guru
Fenomena ini adalah realitas. Murid-murid generasi Z dan Alpha lebih dekat dengan ponsel daripada buku teks. Mereka belajar hal-hal baru dari TikTok, YouTube, dan Instagram, bukan dari guru.Media sosial menjadi kurikulum paralel yang lebih menarik daripada buku pelajaran. Kontennya penuh warna, cepat, gampang, lucu, dan sangat personal.
Sayangnya, tidak semua konten itu mendidik. Banyak di antaranya justru merusak karakter: kekerasan, perundungan, gaya hidup instan, informasi palsu, dan normalisasi perilaku menyimpang. Siswa belajar lebih banyak dari algoritma daripada dari nilai moral yang diajarkan guru.
Dalam situasi seperti ini, guru seolah-olah sedang bertarung melawan raksasa: perusahaan teknologi global dengan kekuatan miliaran dolar melawan seorang pengajar dengan spidol dan papan tulis. Dan ironisnya, sistem pendidikan kadang lebih sibuk mengatur format laporan daripada memperkuat kapasitas guru menghadapi tsunami digital ini.
Siswa berubah cepat, tetapi sistem pendidikan bergerak seperti kura-kura. Akibatnya, jarak antara dunia guru dan dunia siswa semakin melebar.
4. Sistem Pendidikan yang Terjebak dalam Formalitas
Salah satu hambatan terbesar dalam peningkatan kualitas guru adalah kecenderungan sistem pendidikan kita yang terlalu formalistik. Segala sesuatu diatur dengan petunjuk teknis, aturan, SOP, kurikulum, dan berbagai dokumen lain. Niatnya baik: memastikan konsistensi. Namun implementasinya sering kebablasan.
Guru akhirnya banyak menghabiskan energi untuk memenuhi format, bukan memperbaiki proses. Dokumen menjadi lebih penting daripada interaksi pembelajaran. Nilai administrasi bisa lebih menentukan daripada mutu pengajaran di kelas. Ini adalah absurditas yang berlangsung lama.
Ada paradoks yang menyakitkan: sistem yang terlalu birokratis justru menurunkan kualitas profesional yang ingin ditingkatkannya. Bila guru ingin belajar hal baru, mereka harus menyesuaikan waktu di antara beban administrasi. Jika ingin berinovasi, mereka harus siap berhadapan dengan aturan yang kaku.
Pada akhirnya, banyak guru memilih aman: lakukan apa yang sudah ada, jangan berbeda, jangan terlalu kreatif. Tidak salah bila motivasi guru untuk berkembang menjadi menurun.
5. Korelasi antara Mutu Guru dan Mutu Pendidikan yang Tidak Bisa Disangkal
Data-data internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan capaian Indonesia masih tertinggal. Tentu faktor penyebabnya kompleks. Namun salah satu faktor paling menentukan adalah kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran.
Hal ini bukan berarti guru tidak mampu, melainkan sistem yang tidak menyediakan ruang dan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan itu. Sertifikasi memang meningkatkan penghasilan, tetapi belum selalu meningkatkan kompetensi. Pelatihan masih terlalu banyak teori dan minim mentoring. Supervisi lebih sering bersifat administratif daripada pedagogis.
Kita harus mengakui kenyataan: mutu guru tidak dapat meningkat secara signifikan jika sistem tidak berubah secara struktural.
6. Langkah-Langkah Realistis untuk Memperbaiki Sistem dan Memperkuat Motivasi Guru
Mengingat kompleksitas persoalan, solusi yang diperlukan tidak bisa potong kompas. Berikut rekomendasi kritis namun realistis:
1. Kurangi Beban Administrasi Guru Secara Signifikan
Guru harus kembali menjadi pengajar, bukan birokrat. Administrasi harus dipangkas, disederhanakan, atau dialihkan ke staf khusus. Digitalisasi harus digunakan untuk meringankan, bukan menambah pekerjaan.
2. Jadikan Pengembangan Profesional sebagai Kebutuhan Nyata, bukan Kewajiban Formalitas
Pelatihan harus: berbasis praktik kelas dilakukan secara reguler didampingi mentor kompeten fokus pada masalah nyata.
Pelatihan guru tidak boleh berhenti pada sertifikat; ia harus berdampak pada perilaku mengajar.
3. Perbaiki Kesejahteraan, terutama guru honorer
Tidak ada kualitas tanpa keadilan. Negara harus berhenti menormalisasi gaji tidak layak bagi guru honorer. Jika negara ingin pendidikan berkualitas, maka guru harus diperlakukan secara manusiawi.
4. Bangun Budaya Sekolah yang Mendukung Inovasi
Kepala sekolah harus menjadi motor perubahan, bukan penjaga status quo. Guru yang inovatif harus didukung, bukan dimatikan.
5. Perkuat literasi digital dan karakter sebagai inti pembelajaran
Guru harus dibekali kemampuan menghadapi era digital: pengelolaan kelas digital, deteksi cyberbullying literasi informasi psikologi digital. Ini adalah keahlian wajib zaman ini.
6. Berikan Ruang bagi Guru untuk Menjadi Pembelajar
Setiap sekolah harus memberikan waktu khusus untuk belajar akses buku dan sumber digital, komunitas pembelajaran, kesempatan kolaborasi.
Belajar harus menjadi budaya, bukan aktivitas sesekali.
Penutup: Guru Tetap Menjadi Harapan, tetapi Sistem Harus Menguatkan Mereka
Guru Indonesia tidak kekurangan dedikasi. Yang kurang adalah ekosistem yang mendukung. Mereka terus bekerja keras, bahkan ketika sistem tidak memudahkan. Mereka tetap mengajar, bahkan ketika motivasi diuji. Mereka tetap bertahan, bahkan ketika insentif tidak sebanding.
Namun kita tidak boleh terus bergantung pada keteguhan hati guru. Sistem harus berubah. Kebijakan harus berpihak. Sumber daya harus diarahkan pada inti pendidikan: interaksi guru–murid di kelas.
Jika kita ingin masa depan pendidikan Indonesia lebih cerah, maka jawabannya sederhana: perbaiki guru, dukung guru, kuatkan guru. Tanpa itu, kita hanya terus berkutat pada harapan kosong dan slogan seremonial tanpa substansi.
“Di negeri ini, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin sudah saatnya negara berhenti mengambil kata “tanpa” dan mulai memberi tanda jasa yang nyata.”
#Hari_Guru
Komentar