Karawang — SURYA DINAMIKA.NET– Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin ST,MM melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) yang dinilai masih mengandalkan pola kerja reaktif di tengah ancaman El Nino yang diprediksi berlangsung hingga enam bulan ke depan.
Menurut Asep Ibe ( panggilan akrab Asep Syarifudin ; red) , pendekatan “menunggu masalah muncul baru bertindak” tidak lagi bisa ditoleransi, terlebih Karawang menyandang status sebagai lumbung padi nasional yang kini berada dalam tekanan serius akibat ketidakpastian iklim.
“Ini bukan situasi biasa. Kalau DPKPP masih saja bekerja seperti pemadam kebakaran, korbannya adalah petani dan ketahanan pangan,” tegasnya saat dikonfirmasi, sabtu siang (25/4).
Ia menilai, hingga kini belum terlihat langkah strategis dan terukur dari DPKPP dalam mengantisipasi kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah. Padahal, kata dia, kunci pengendalian krisis terletak pada pemetaan masa tanam berbasis kondisi riil di lapangan.
“Pemetaan masa tanam jangan dijadikan formalitas, tetapi harus menjadi alat kendali. Dari situ bisa dihitung kebutuhan bibit, pupuk hingga ketersediaan air. Kalau ini gagal, semua intervensi pasti meleset,” ujarnya.
Asep Syarifudin Ibe juga menyoroti lemahnya pengelolaan infrastruktur irigasi yang dinilai menjadi persoalan klasik setiap musim kemarau. Pendangkalan saluran dan lambannya normalisasi disebut sebagai bukti minimnya kesiapan pemerintah daerah.
“Jangan tunggu sawah retak baru turun alat berat. Irigasi itu urat nadi pertanian. Kalau ini diabaikan, target produksi hanya ilusi,” tandasnya.
kondisi sawah kekeringan , foto: ist
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara Balai Besar Wilayah Sungai dan DPKPP.
Lebih jauh, Asep Syarifudin Ibe mendesak langkah berani DPKPP Kabupaten Karawang dalam modernisasi pertanian, termasuk penggunaan alat mesin pertanian berbasis energi surya sebagai solusi atas ketergantungan bahan bakar minyak yang harganya fluktuatif.
Ia menyinggung krisis tenaga kerja tandur yang semakin sulit didapat dan mahal.
“DPKPP harus menghadirkan terobosan. Modernisasi alat tanam jadi kebutuhan mendesak, seperti halnya penggunaan combine harvester saat panen. Kalau tidak, ancaman zero tenaga tandur akan nyata,” tegasnya.
Kondisi di lapangan pada Dapil pengusungnya memperkuat kritik tersebut. Menjelang musim tanam gadu Mei–Juni 2026, sejumlah areal persawahan di Dusun Margasalam, Desa Pasirawi, serta Dusun Garunggung, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta mulai mengalami kekeringan. Petani bahkan terpaksa membuat pompa air secara mandiri untuk menyelamatkan lahan.
“Petani sudah bergerak sendiri bikin pompa. Ini seharusnya jadi perhatian serius DPKPP Kabupaten Karawang untuk segera menghadirkan pompa air satelit bertenaga surya,” ujarnya.
Asep Syarifudin Ibe memperingatkan, tanpa perubahan pola kerja yang cepat, terukur, dan berani, ancaman El Nino berpotensi melumpuhkan produksi padi serta meruntuhkan peran strategis Karawang sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
Peringatan serupa disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lembaga tersebut memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat akan dilanda kekeringan ekstrem pada 2026.
Musim kemarau diperkirakan datang lebih awal dengan durasi lebih panjang dan kondisi yang jauh lebih kering dari biasanya.
Berdasarkan pemetaan BMKG, sekitar 56 persen wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau pada Mei, dengan indikasi kekeringan yang sudah muncul sejak Maret di wilayah Bekasi dan Karawang bagian utara.
Prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Vivi Indhira, menyebut penurunan curah hujan pada April mulai meluas ke Karawang dan Subang bagian tengah hingga sebagian Indramayu.
BMKG mencatat, sekitar 93 persen wilayah Jawa Barat akan mengalami kemarau sangat kering, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus. Kondisi ini berpotensi memicu krisis air bersih secara luas.
BMKG mengimbau pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan waduk dan bendungan serta meminta petani menyesuaikan kalender tanam, menggunakan varietas tahan kekeringan, dan menghindari pola tanam konvensional saat puncak kemarau.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berisiko memicu kebakaran di tengah cuaca ekstrem (Pri)
Komentar