Bandung, Suryadinamika.net – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan seluruh layanan berjalan lancar dan mengimbau seluruh orang tua serta calon peserta didik agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi tahapan seleksi yang sedang berlangsung.
Kedatangan Gubernur disupported oleh pejabat terkait untuk mengecek kesiapan sistem daring, pelayanan verifikasi berkas, serta kesiapan petugas yang bertugas. Ia menegaskan, sistem SPMB tahun ini telah dirancang lebih fleksibel, memiliki rentang waktu pendaftaran cukup panjang, serta kuota daya tampung sekolah negeri yang memadai di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Proses ini masih berjalan panjang dan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi calon murid. Jangan panik, semua disesuaikan dengan pilihan dan ketersediaan kuota yang ada. Tidak ada satu pun anak yang tidak mendapatkan tempat bersekolah, karena kami telah memastikan jumlah kursi yang tersedia lebih dari cukup,” ujar Dedi Mulyadi saat memberi keterangan pers usai meninjau.
Menurutnya, perubahan dari sistem PPDB menjadi SPMB bertujuan menyederhanakan alur pendaftaran, memperluas akses, dan memperjelas aturan jalur penerimaan—meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Ia juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait gangguan akses daring, dan memerintahkan dinas terkait segera mengatasi kendala teknis serta menyediakan layanan pendampingan di sekolah-sekolah bagi yang kesulitan mengakses sistem secara mandiri.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar menambahkan, hingga hari ini jumlah pendaftar yang sudah masuk mencapai lebih dari 210.000 siswa, sementara total daya tampung tersedia sekitar 240.000 kursi. Pihaknya juga membuka posko pengaduan dan layanan bantuan selama 12 jam sehari untuk membantu menyelesaikan kendala warga.
Gubernur kembali mengingatkan agar orang tua tidak tergesa-gesa dan memahami jadwal tahapan yang ada, agar tidak terjadi penumpukan antrean atau kesalahan pengisian data. “Ikuti saja alurnya, baca panduannya, dan percayalah pemerintah sudah menyiapkan semuanya agar anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman dan adil,” tegasnya.
Kegiatan peninjauan ini juga menjadi langkah evaluasi awal, sekaligus komitmen pemprov menjamin pelayanan pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan merata hingga ke daerah-daerah. (Red)
Komentar