Karawang – SURYADINAMIKA.NET
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Karawang, M. Ridwan Salam, melontarkan peringatan tegas kepada Dinas Kesehatan agar tidak terus membebani layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit umum daerah akibat lemahnya pelayanan kesehatan preventif di tingkat bawah.
Pernyataan itu disampaikan Ridwan saat dikonfirmasi soal pembahasan program asistensi pembangunan daerah Pemkab Karawang tahun 2027, Jumat pagi (22/5/2026).
Menurutnya, pelayanan kesehatan dasar harus diperkuat hingga level puskesmas kecamatan maupun desa/kelurahan melalui penyediaan layanan rawat inap preventif.
“Jangan semua persoalan kesehatan dibebankan ke IGD RSUD. Puskesmas harus diperkuat dan disiapkan layanan preventif rawat inap agar penanganan kesehatan masyarakat lebih efektif,” tegas Ridwan.
Ridwan mengungkapkan Baperida saat ini tengah memfokuskan penyusunan asistensi pembangunan 2027 bersama 31 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Karawang.
Penyusunan program kerja, kata dia, tidak boleh lagi sekadar formalitas administratif tanpa arah pembenahan konkret.
“Program kerja yang baik itu berubah setiap tahun mengikuti kebutuhan dan evaluasi. Bukan copy paste tanpa perbaikan regulasi dan mekanisme teknis,” tandasnya.
Selain sektor kesehatan, Ridwan menyoroti sejumlah persoalan strategis lain yang dinilai masih lemah dari sisi data, regulasi, hingga arah kebijakan pembangunan daerah.
Baperida bersama Disperindagkop UKM saat ini juga tengah melakukan pemetaan lahan pasar pemerintah non Build Operate Transfer (BOT), termasuk Pasar Pemda Karawang di Kecamatan Rengasdengklok.
Sementara terkait pelayanan air bersih, Ridwan menegaskan Perumdam Tirta Tarum (PDAM) diminta segera menyiapkan basis data cakupan layanan air bersih dan program penyediaan air mandiri yang tengah dipetakan bersama Dinas PRKP dengan dukungan usulan pembiayaan APBN maupun NGO.
“Perumdam Tirta Tarum harus punya data base yang jelas. Selama ini banyak rencana kerja OPD terkendala karena lemahnya data pendukung,” katanya.
Ridwan bahkan menyebut minimnya basis data menjadi salah satu hambatan serius dalam penyusunan program pembangunan daerah, termasuk cakupan layanan air bersih dan kerja sama penyediaan air dengan PJT II untuk wilayah Karawang Selatan.
Tak hanya itu, Baperida juga menyinggung lemahnya pembaruan data jalan dan jembatan pada Dinas PUPR, terutama menyangkut sinkronisasi jalan kabupaten, jalan provinsi, hingga jalan poros desa.
“Regulasi, data, dan evaluasi akhir menjadi dasar penting sebelum usulan program OPD dijalankan. Jangan sampai program besar berjalan tanpa data yang valid,” tegas Ridwan.
Dalam arahannya, Ridwan meminta seluruh OPD menyiapkan visualisasi data prioritas pembangunan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), cakupan air bersih, kondisi jalan dan jembatan, hingga pemetaan wilayah rawan bencana.
Menurutnya, seluruh kebutuhan data tersebut harus sudah disiapkan sebelum pembahasan KUA-PPAS agar arah pembangunan daerah tidak berjalan tanpa skala prioritas yang jelas.
Ridwan juga mengkritik adanya dugaan pengalihan anggaran pengelolaan sumber daya air (PSDA) Dinas Pertanian senilai Rp2,5 miliar yang disebut berasal dari hasil Musrenbang desa dan dialihkan ke anggaran dinas tahun berjalan.
“Ini harus dikembalikan sesuai fungsi hasil Musrenbang. Jangan anggaran keluar tetapi output-nya tidak jelas,” katanya mengingatkan.
Ia turut menyoroti belum jelasnya arah prioritas kebijakan Dinas Perhubungan.
Menurut Ridwan, lemahnya kajian Dishub terlihat saat pengujian dokumen kepala OPD dilakukan.
“Ketidakjelasan kajian Dishub terlihat saat pengujian dokumen. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ridwan menegaskan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) akan lebih efektif apabila dikolaborasikan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta sektor manufaktur.
“Lahan UKM harus dikolaborasikan dengan manufacture agar program pengembangan ekonomi daerah tidak berjalan sendiri – sendiri,” pungkasnya.(Pri)
Komentar