Karawang, SuryaDinamika.Net – Wakil Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Haji Umrah (BERSATHU), H. Rafiudin Firdaus, menyesalkan instruksi penundaan pemberangkatan jemaah umrah oleh pemerintah Indonesia menyusul pecahnya konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Menurut Rafi, kebijakan tersebut bukan solusi yang tepat karena berpotensi merugikan para pengusaha biro perjalanan umrah di Indonesia. Ia meminta pemerintah membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan maskapai penerbangan agar keberangkatan dan pemulangan jemaah tetap dapat diatur dengan baik.
“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perhubungan seharusnya dapat menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi dan pihak maskapai agar tidak merugikan pengusaha travel,” ujar Rafi saat dikonfirmasi awak media di Karawang, Jumat (6/3/2026).
Rafi mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam mengawasi proses pemulangan jemaah umrah yang tertahan akibat dampak konflik di Timur Tengah. Namun, ia menilai kebijakan penundaan keberangkatan justru menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha travel karena jemaah yang tertahan di Tanah Suci membutuhkan biaya tambahan selama menunggu kepulangan.
“Selama jemaah tertahan di sana tentu ada cost tambahan yang harus ditanggung travel, mulai dari akomodasi hingga kebutuhan lainnya,” katanya.
Ia menambahkan kondisi tersebut akan semakin berat bagi biro perjalanan yang telah menjual paket umrah, termasuk paket umrah itikaf, di mana tiket pesawat, visa, dan penginapan sudah dipesan sebelumnya.
Rafi menjelaskan, Travel Sanema Tour miliknya tidak mengalami kendala berarti karena menggunakan maskapai Saudia dengan penerbangan langsung ke Arab Saudi tanpa transit. Namun, bagi travel lain yang menggunakan penerbangan transit, situasinya sangat merugikan.
“Sebagai penyelenggara kami sudah mempersiapkan semuanya. Tiket dan visa sudah dibayar dan terbit, hotel sudah kami procurement, handling juga sudah dibayar termasuk bus. Karena itu diharapkan ada solusi terbaik dari pemerintah,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dalam satu grup umrah dengan 30 jemaah, biaya yang dibayarkan per orang bisa mencapai lebih dari Rp30 juta. Jika diakumulasikan, total biaya dalam satu grup bisa mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
“Jika satu travel memiliki dua hingga tiga grup, nilainya tentu sangat besar. Karena itu perlu solusi agar dana yang sudah dibayarkan tidak hangus,” ujarnya.
Rafi mengusulkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah, di antaranya memperpanjang masa berlaku visa (extend) hingga situasi kembali normal, serta memastikan mekanisme refund dari berbagai komponen biaya perjalanan seperti tiket pesawat, hotel, bus, dan layanan handling.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga arus kas pengusaha travel agar tidak terganggu.
Rafi juga berharap konflik antara Israel dan Iran segera berakhir agar tidak berdampak lebih luas terhadap penyelenggaraan ibadah umrah maupun haji tahun ini.
“Jika perang ini berkepanjangan, dampaknya bukan hanya pada umrah, tetapi juga bisa mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya. (Pri)
Komentar