Oleh : Drs Farid Maruf,MA
Kata “dualisme” dalam pendidikan sesungguhnya merupakan kosa kata yang lama tersimpan dalam memori kolektif bangsa ini, dan sudah ada sejak politik bernegara dan berbangsa ini dimulai ada dan dipraktekkan.
Bagi yang konsen terhadap nasib pendidikan di Indonesia sudah lama, mengeluhkan dan secara sporadis menyuarakan pentingnya menghapus dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan pendidikan, terutama di kalangan civil society yang menaruh minat pada soal pendidikan.
Akhir akhir ini kembali mengemuka sikap resisten dari sebagian kalangan masyarakat, utamanya yang berkepentingan dalam pengelolaan madrasah, dan menuding Nadim berulah lagi karena tidak mamasukan phrasa “madrasah” dalam rencangan amandemen UU Sidiknas.
Dalam narasi narasi yang baku selama ini sesungguhnya madrasah sudah berada dalam satu tarikan nafas “pendidikan umum” dan tidak ada seorangpun dari para pengelola madrasah yang resisten dengan phrasa “pendidikan umum” tersebut.
Hanya pada tataran praktis sering dirasakan adanya saling ketergantungan satu sama lain, misalnya ketika ada kepentingan penyesuaian kurikulum. Yang terkait kurikulum secara umum Kementerian agama harus menunggu keputusan dari pejabat berwenang di Kemendikbud, sebaliknya untuk muatan kurikulum bidang keagamaan Kemendikbud bergantung kepada keputusan pejabat berwenang di Kemenag misalnya.
Dalam kebijakan pengalokasian anggaran, misalnya alokasi BOS saja, dua kementerian diberi jumlah alokasi anggaran yang berbeda sekalipun satuan unit persiswanya persis sama. Kemendikbud selalu diberi alokasi lebih besar ketimbang yang diberikan kepada Kemenag.
Terakhir kebijakan alokasi jumlah ASN (P3K) yang diberikan kepada Kemendikbud jauh lebih besar dari alokasi yang diberikan kepada Kemenag, karena prioritasnya memang jatuh pada penerimaan P3K pada sekolah sekolah negeri. Jelas sekolah sekolah negeri itu lebih banyak berada di bawah Kemendikbud dibanding sekolah sekolah negeri di bawah Kemenag.
Istilah “tetangga sebelah” itu sangat sering dimunculkan dalam pembicaraan informal dikalangan para pengelola sekolah di bawah dua kementerian itu.
Kalau kita berharap akan adanya political will dari orang nomor satu di negeri ini sepertinya kita pessimis. Orang sekuat pak Soeharto saja tidak bisa mengakhiri dualisme pendidikan ini, bahkan seperti sengaja dipelihara, karena kepentingan politiknya sangat kuat. Persoalannya bukan tidak mampu (unable to eliminate dualism.. ) melainkan tidak ingin melakukannya (unwilling to eliminate it due to political matters) karena sangat sangat political pertimbangannya.
Dalam pemberitaan sosial media, Yaqut Chilil Qoumas (YCHQ) mulai dituding berasekongkol dengan Nadim Makarim (NM) dalam menghilangkan phrasa “madrasah”.
Tokoh tokoh dari kalangan Islam Wathiyah pun bereaksi keras dengan mengatakan:”apa susahnya sih menyebutkan phrasa madrasah dalam perturan perundangan…”. Pendapat itu lalu semakin diperkuat oleh kalangan yg selama ini dikenal garis keras karena selama ini memang mengusung idea khikafah untuk kepememimpinan di negeri ini.
Bagi yang berfikir neutral, tentu dalam melihat pentingnya menyatukan sistem pendidikan di bawah salah satu kementerian, akan berusaha tidak terjebak pada kepentingan aliran politik tertentu, dan tidak mau salah pula karena menilai nasionalis dan tidak nasionalisnya tokoh yang menentang, melainkan adanyan kepentingan untuk tetap berada pada zona nyaman (confort zone) nya selama ini saja.
Sepertinya memang masih butuh waktu cukup lama karena dibutuhkan upaya yang hati hati dan bijak(smooth) untuk menuju idealisme sebuah pendidikan nasional yang satu dan menyatu dari mulai perencanaannya kebijakannya, penganggaran, dan pelaksanaanya.
Bagi penulis, ada dan tetap dipertahankannya dualisme dalam bidang pendidikan ini, sesungguhnya merupakan satu bukti lagi bahwa memang bukanlah hukum yang jadi panglima dalam praktek bernegara, dan berbangsa ini, melainkan politiklah yang menjadi panglimanya.
Semoga menjadi bahan renungan bersama, insyaa Allah, aamiin.
Sumber : FB.
Komentar