Karawang – SURYA DINAMIKA.NET
Komisi II DPRD Karawang melontarkan kritik keras terhadap buruknya pengelolaan infrastruktur irigasi yang dinilai menjadi ancaman serius bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang.
Ditengah berlangsungnya musim kemarau melanda wilayah Kabupaten Karawang tahun ini, anggota Komisi II DPRD Karawang, H. Karsim, menegaskan kepada pemerintah agar jangan mimpi berkeinginan meningkatkan produksi pertanian jika kondisi saluran irigasi yang menjadi sumber kehidupan petani masih terus terjadi pendangkalan dipenuhi lumpur, sampah, serta mengalami kerusakan di berbagai titik.
” Pemerintah, Balai Besar Wilayah Sungai dan PJT II jangan menyepelekan persoalan irigasi. Kelancaran distribusi air ke sawah adalah faktor utama keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah,” tegas H. Karsim seusai mengikuti kegiatan pembersihan saluran irigasi bersama petani di Kecamatan Rawamerta, Kamis , 25 Juni 2026.
Menurutnya, Kabupaten Karawang selama ini dituntut mempertahankan status sebagai lumbung padi nasional. Namun, perhatian pemerintah melalui BBWS dan PJT II terhadap pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi justru dinilai masih jauh dari harapan.
Ditengah kegiatan gotong royong bareng petani Kecamatan Rawamerta tersebut, H. Karsim juga menyesalkan minimnya keterlibatan aparatur pemerintah kecamatan setempat yang dinilai kurang menunjukkan kepedulian terhadap persoalan dihadapi petani.
Ia turut menyoroti peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur irigasi serta distribusi air bagi kebutuhan pertanian.
Menurut Karsim, kedua institusi tersebut seharusnya lebih fokus menjalankan tugas pokoknya, bukan justru menambah beban masyarakat petani.
Ia mencontohkan pekerjaan irigasi di wilayah Pataruman yang menurutnya telah menimbulkan keluhan dari petani.
Dalam pekerjaan tersebut, BBWS disebut hanya menyediakan alat berat excavator, sementara biaya bahan bakar minyak (BBM) dan operatornya dibebankan kepada petani penerima manfaat.
“BBWS seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan penanganan infrastruktur irigasi. Jangan sampai petani yang telah kesulitan justru masih harus menanggung biaya operasional alat berat,” ujarnya.
H.Karsim mengaku prihatin, karena di satu sisi alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk penanganan tanggul dan pengerukan saluran irigasi tidak lagi tersedia, sementara di sisi lain kerusakan infrastruktur irigasi masih banyak ditemukan dan belum tertangani secara maksimal.
Ia bahkan menyarankan pembangunan tanggul irigasi menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat dan tahan terhadap gerusan air dibandingkan menggunakan pasangan batu kali yang dinilai lebih rentan jebol.
Selain kerusakan fisik jaringan irigasi, H.Karsim juga menyoroti menurunnya kinerja petugas waker bentukan PJT II dan petugas ulu-ulu yang dibentuk pemerintah desa.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan dan upah menjadi salah satu penyebab pengawasan serta pemeliharaan saluran air tidak berjalan optimal.
Padahal, banyak saluran tersier yang melintasi kawasan permukiman warga sehingga membutuhkan pembersihan dan perawatan rutin agar distribusi air ke lahan pertanian tetap lancar.
Sebagai legislator yang berasal dari keluarga petani di Kecamatan Rawamerta, H.Karsim menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan kepentingan petani Karawang.
“Dengan sumpah saya sebagai wakil rakyat dan latar belakang saya sebagai petani yang setiap hari bergelut dengan sawah, saya akan terus berjuang demi kepentingan petani Karawang. Saya siap mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan materi sesuai kemampuan untuk memperjuangkan kebutuhan mereka,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan keras bahwa target ketahanan pangan dan peningkatan produksi beras tidak akan tercapai apabila pemerintah, BBWS, dan pihak terkait gagal memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal untuk mengairi ribuan hektar sawah di Karawang.(Pri)
Komentar