Karawang, SURYADINAMIKA.net- Dinilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desa, warga Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang meminta Rapat Dengar Pendapat (audensi) dengan pemerintah Desa setempat.
Dari sekian banyak warga Desa Cilewo, tampil beberapa tokoh, antara lain ; Makmur Jaya Komara (Forum Masyarakat Cilewo Bersatu), Ali Munandar, Drs Suganda dan Alex yang meminta pemerintah desa Cilewo hadir di acara tersebut.
Audensi dilakukan, Senin 22 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Cilewo, dihadiri Kepala Desa, Wulandani, Sekertaris Desa, dan para pendamping Desa. Selain itu, dari unsur pejabat pemerintah tingkat Kecamatan, hadir Kapolsek Telagasari. Sedangkan beberapa pihak yang diharapkan hadir, seperti Ketua BPD, Ketua LPM dan bendahara Desa, tidak hadir.
Dimulai pukul 8.30, audensi berlangsung hangat, cenderung panas, dan berakhir pada pukul 12.30 WIB. Bergantian, para tokoh desa yang didominasi kaum muda menyampaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin Wulandani. Dari soal kinerja aparat hingga penggunaan uang anggaran. Salah satu issu panas, warga mempertanyakan soal mobil ambulan Desa.
Mamur Jaya Komara dari Forum Masyarakat Cilewo Bersatu (FMCB) mengatakan, dalam audiensi, Kepala Desa mengakui ada beberapa kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2025 hingga saat ini tidak ada pelaksanaan dan fisiknya, antara lain pengadaan 1 (satu) unit kendaraan mobil ambulan senilai lebih dari Rp. 243.000.000, pembangunan gedung layanan Pos Yandu senilai Rp. 30.000.000 dan pembangunan pos kamling di dusun Cilewo senilai Rp. 5.000.000 sedangkan anggaran tersebut sudah diserahkan semuanya oleh bendahara desa Sdr. Tita kepada Ketua LPM.
Sementara tampak Kepala Desa Wulandani menjawab semua yang disampaikan peserta dengan tenang. Meski demikian, warga masih merasa kurang puas atas jawaban yang disampaikan kepala desa.
Kades Cilewo mengakui bahwa adanya penyelewengan beberapa poin diatas di sebabkan oleh campur tangan oknum LPM. Diungkapkan juga oleh Kades bahwa oknum LPM ini jadi pengendali keuangan dalam realisasi Dana Desa, semenjak ia menjabat.
“Pagu anggaran untuk Desa Cilewo kisaran sebesar 1,2 milyar. Dari saya awal menjabat Kades di tahun 2023 hingga 2025, untuk pembelanjaan dana desa untuk Fisik beserta anggaran ketahanan pangan, itu di kelola oleh Ketua LPM, hingga yang menjabat ketua Bumdes Cilewo juga istrinya,” ungkap Kades.
” untuk mengembalikan kepercayaan warga saya akan berusaha untuk merubah sistem pengelolaan Dana Desa supaya kembali lagi ke tangan Pemdes, sesuai aturan Undang Undang yang telah ada, ” tegasnya.
Selain itu Kades mengakui adanya tekanan atau intervensi dari Ketua LPM, hingga ekspresi muka Kades terlihat ketakutan, entah apa yang ia takutkan.
Hingga berita ini terpublikasi D.S yang disebut sebut sebagai aktor utama hingga munculnya narasi narasi liar, yang mengakibatkan kemarahan warga Desa Cilewo serta fakta-fakta yang
yang dimiliki FMCB, adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa Cilewo, belum bisa dikonfirmasi, karena terkendala akses komunikasi.
Jurnalis : Jumar SB & Team.
Komentar