KARAWANG–SURYADINAMIKA.NET
Perencanaan ratusan proyek pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP di Kabupaten Karawang menjadi sorotan serius.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Indonesia menemukan dugaan persoalan dalam penyusunan perencanaan proyek yang dibiayai APBD, mulai dari keterbatasan konsultan perencana hingga ketidaksesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kebutuhan riil di lapangan.
Direktur Operasional LBH Cakra Indonesia, Hilman Tamimi, mengungkapkan persoalan tersebut telah diketahui Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Bahkan, pihaknya mengaku telah menyampaikan informasi awal kepada Kasi Pidsus Kejari Karawang, Moeslem Haraki.
” Ternyata Kejaksaan Negeri Karawang sudah mengetahui soal ini,” ungkap Hilman, Kamis 12/11/2026.
Menurut Hilman, saat dirinya mendatangi ruang kerja Kasi Pidsus, Moeslem Haraki menyampaikan bahwa persoalan proyek rehabilitasi sekolah tersebut sudah menjadi perhatian publik dan ramai diberitakan media.
Namun, Kejari Karawang masih menunggu laporan resmi untuk menindaklanjuti informasi tersebut melalui mekanisme penelaahan.
“Soal itu memang sudah ramai di media. Kejari tengah menunggu masuknya laporan resmi untuk melakukan tindakan yang sesuai,” kata Hilman mengutip pernyataan Moeslem Haraki .
Hilman menegaskan, laporan resmi nantinya akan menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk menelaah dugaan ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan proyek di lapangan.
Sorotan LBH Cakra tidak berhenti pada persoalan teknis. Lembaga tersebut mempertanyakan bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang memastikan ratusan proyek sekolah direncanakan secara profesional, terukur, dan sesuai kebutuhan sebelum anggaran daerah digunakan.
Dugaan terbatasnya jumlah konsultan perencana serta ketidaksesuaian RAB menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Sebab, kesalahan dalam perencanaan berpotensi berdampak pada kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, hingga hasil pembangunan yang diterima masyarakat.
LBH Cakra mendesak agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas polemik pemberitaan. Pengawasan dan penelusuran harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pembangunan pendidikan.
Hilman menegaskan, langkah LBH Cakra merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan APBD, bukan untuk menghambat pembangunan.
“Pengelolaan anggaran pembangunan Kabupaten Karawang harus berjalan ideal, sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada dua hal yaitu penjelasan oleh pihak Disdikbud Karawang terkait kualitas perencanaan ratusan proyek sekolah dan tindak lanjut Kejari Karawang setelah menerima laporan resmi.
Dugaan persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan dengan terang benderang agar penggunaan uang rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan sekolah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.( Pri)
Komentar