
KARAWANG – SURYADINAMIKA.NET
Polresta Karawang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Qatar.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan NN (32), warga Kecamatan Lemahabang, sebagai tersangka dan menyita 19 buku paspor serta dua unit mobil.
Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolresta Karawang, Rabu (18/11/2026).
Kasus ini bermula ketika korban A (48), warga dusun Margasalam RT 001 RW 005 desa KaryaMukti kecamatan Lemahabang Wadas, Kabupaten Karawang mendapat informasi tentang peluang pekerjaan di luar negeri dari ES, yang merupakan keponakannya.
Tergiur tawaran tersebut, korban berangkat ke Qatar pada 17 Juli 2026 setelah sebelumnya menerima uang Rp3 juta dari tersangka NN.
Namun, pekerjaan yang dijalani korban justru berujung penderitaan. Selama sekitar satu bulan bekerja, korban harus menjalani jam kerja hampir 24 jam sehari dengan waktu kerja tidak menentu dan upah 1.300 Riyal atau sekitar Rp5 juta.
Beban kerja berlebihan membuat kondisi kesehatan korban menurun hingga jatuh sakit. Korban kemudian ditampung oleh sebuah agensi di Qatar selama dua bulan sebelum dipulangkan pada 17 Oktober 2026.
Korban tiba di Indonesia sehari kemudian ( 18/11/2026). Persoalan berlanjut setelah korban tiba di Tanah Air. Tersangka NN menjemput korban di pintu keluar Tol Karawang Barat untuk mengantarkannya pulang. Namun, sebelum itu, paspor dan dokumen perjalanan serta tiket pesawat milik korban diambil oleh tersangka.
Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Karawang pada 14 November 2026. Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/1319/XI/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan NN sebagai tersangka. Sejumlah saksi turut diperiksa untuk mendalami perkara tersebut.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 19 buku paspor, satu unit Honda Mobilio warna putih, dan satu unit Hyundai Creta warna merah sebagai barang bukti.
Penyitaan 19 paspor menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan. Polisi perlu menelusuri kepemilikan dokumen tersebut serta kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan pengiriman pekerja migran lainnya.
Tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.
Kapolresta Karawang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatannya.
Polresta Karawang juga meminta masyarakat yang mengetahui dugaan praktik TPPO untuk segera melapor ke Satuan Reserse PPA dan PPO.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa penempatan pekerja migran tanpa prosedur resmi berpotensi membuka ruang eksploitasi.
Polisi menegaskan akan terus mendalami kasus tersebut dan menindak praktik perdagangan orang di wilayah hukum Karawang.(Pri)










Komentar