
Karawang – SURYADINAMIKA.NET
Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan yang hanya diucapkan setiap peringatan 1 Juni.
Ideologi bangsa itu harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan pekerja, petani, dan seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat memimpin apel Hari Lahir Pancasila 2026 di Plaza Pemda Karawang, dengan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”.Senin 1 Juni 2026.
Menurut Aep, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa sekaligus landasan filosofis dan yuridis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, penguatan ideologi Pancasila harus diwujudkan melalui kemandirian bangsa sebagaimana menjadi salah satu arah utama dalam Asta Cita.
Bagi Karawang, kata Aep, implementasi Pancasila tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata.
Pancasila harus hadir dalam bentuk pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap pekerja, keberpihakan kepada petani, serta terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.
“Karawang harus kuat secara ekonomi dan berdaulat dalam sektor pangan. Tidak boleh ada pembangunan yang hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi meninggalkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa tidak akan pernah lahir dari ketergantungan, sementara keadilan sosial tidak akan tercapai jika hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir kelompok.
Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang dibacakan Aep, ditegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi kekuatan utama yang menjaga Indonesia berdiri kokoh di tengah gejolak global yang semakin tidak menentu.
BPIP menilai dunia saat ini menghadapi berbagai ancaman mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga disrupsi teknologi yang berpotensi menggerus nilai-nilai kehidupan.
Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki modal besar berupa Pancasila yang terbukti mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis.
“Pancasila bukan sekadar warisan sejarah, tetapi instrumen strategis menghadapi tantangan zaman. Ketika banyak negara menghadapi polarisasi dan konflik, Indonesia tetap berdiri karena memiliki fondasi ideologi yang kuat,” demikian amanat BPIP.
BPIP menegaskan bahwa nilai musyawarah, gotong royong, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila telah menjadi wajah diplomasi Indonesia di dunia internasional.
Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus menyuarakan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun BPIP juga memberikan peringatan keras terhadap ancaman baru yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan digital yang tidak dibarengi penguatan moral dan ideologi berisiko melahirkan disinformasi, radikalisme, intoleransi, hingga krisis kemanusiaan. Karena itu, generasi muda diminta tidak menjadikan teknologi sebagai pengganti nilai, melainkan sebagai alat untuk memperkuat karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila.
Pada saat yang sama, BPIP mengingatkan para menteri, kepala daerah, dan seluruh penyelenggara negara agar tidak menjadikan Pancasila sekadar simbol dalam pidato dan dokumen resmi. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijakan publik yang menjamin keadilan sosial, melindungi kepentingan rakyat, serta memperkuat nilai keagamaan dan kemanusiaan.
“Pancasila harus hadir dalam keputusan, hadir dalam pelayanan publik, hadir dalam pembangunan, dan hadir dalam keberpihakan kepada rakyat. Sebab ideologi yang hanya diucapkan tanpa diwujudkan dalam kebijakan akan kehilangan makna di hadapan masyarakat,” tegas BPIP.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 pun menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada sumber daya alam semata, melainkan pada kemampuan menjaga persatuan, menegakkan keadilan sosial, dan membangun kemandirian bangsa di tengah tekanan global yang semakin kompleks. ( Pri)











Komentar