Jakarta, SuryaDinamika.net – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta secara resmi merampungkan rangkaian Rapat Pleno pembahasan draf penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) pada Kamis sore, 15/1/2026.
Rapat pleno ini kelanjutan pembahasan intensif penyempurnaan PD)/PRT yang berlangsung sejak Senin 12 Januari 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).
Pertemuan strategis ini guna menguatkan arah dan fondasi organisasi dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat.
Zulkifli Gani Ottoh (Zugito) menandaskan, penyempurnaan PD/PRT sebagai langkah konstitusional penting bagi keberlanjutan organisasi. Perubahan ini untuk menjawab dinamika internal dan tantangan dunia pers yang terus berkembang.
“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” jelas Zugito.
Terkait ini, Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT Nurcholis MA Basyari, menjelaskan rapat pleno ini sebagai pertanda selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat, dan Tim penyempurnaan telah bekerja intensif melibatkan berbagai unsur pengurus.
“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” sebut Nurcholis di Jakarta, Jumat siang (16/1/2026).
“Penyempurnaan PD/PRT ini untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan dan memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi. Seluruh masukan dari daerah nantinya akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung bulan Februari 2026. Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” pungkas Nurcholis .
Tim penyempurnaan PD/PRT ini terdiri dari, Ketua Tim Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Bidang Organisasi), Sekretaris Nurcholis MA Basyari (Sekretaris Dewan Kehormatan), Djoko Tetuko Abdul Latief (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iskandar Zulkarnain (Wasekjen), Novrizon Burman (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah), Zul Effendi (Ketua DK PWI Sumatera Barat), dan Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum).
Perubahan Fundamental
Terdapat dua perubahan fundamental mengemuka dalam amandemen PD/PRT itu. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi pola pemilihan sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta. Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.
Kemudian yang kedua adalah pembentukan Majelis Tinggi bersifat Ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir, apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, KEJ, dan KPW PWI.
“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances dan memastikan kepastian organisasi,” tandas Zugito.
Menutup rangkaian rapat pleno ini, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan, bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah. “Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” kata Zulmansyah Sekedang.
Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT, sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi Pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Pri)
Komentar