SURYADINAMIKA.NET, Karawang-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang Jawa Barat, Rabu siang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Lembaga Pelatihan Kerja Galuh Berkarya serta kuasa hukum peserta Lembaga Pelatihan Kerja Galuh Berkarya, membahas soal penahanan ijazah dan aset milik peserta pelatihan magang ke Jepang oleh Lembaga Pelatihan Kerja bersangkutan.
Kuasa hukum 15 peserta Lembaga Pelatihan Kerja Galuh Berkarya, Hamid Samairja, menjelaskan, hari ini pihaknya kembali melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang dan LPK Galuh Berkarya di ruang rapat gedung DPRD Karawang.
Hamid mengaku bersyukur atas digelarnya RDP hingga membuatnya banyak menerima info terbaru.
“Alhamdulilah melalui RDP hari ini, kami banyak menerima informasi baru. Harapan kami, semoga para siswa yang sekarang sudah dikeluarkan dari LPK Galuh Berkarya dapat dikembalikan hak-haknya, baik ijazah maupun aset-asetnya yang dijaminkan kepada LPK Galuh Berkarya, kata Hamid pada Rabu siang, 12 Maret 2025 seusai RDP.
Hamid menegaskan, pihaknya tetap mengupayakan solusi cerdas tanpa harus menyalahkan saling menyalahkan diantara pihak yang satu dengan lainnya.
” karena hari ini masih belum ada titik temu, kami berencana akan kembali lakukan pertemuan lanjutan pada Senin pekan depan 24 Maret 2025, kata Hamid.
“melalui pertemuan, kita mencoba agar ada win win solution, agar kedua belah pihak tidak saling lawan. Kita akan diskusi dan musyawarah. Mudah-mudahan klien kami pun segera mendapat pekerjaan yang layak dan LPK Galuh Berkaryapun dapat melakukan kegiatan secara positif,”sambung Hamid.
Mensikapi digelarnya RDP, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin mengaku, melalui RDP kali ini kian terurai persoalannya dan nampak ada titik terang, sehingga pada pertemuan Senin 24 Maret 2025 pekan depan diharapkan akan terjadi kesepakatan bersama dan persoalannya selesai dengan winwin solution, ungkapnya. (pri)
Komentar