KARAWANG – SURYADINAMIKA.NET
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Dapil X Karawang – Purwakarta, H. Sabil Akbar, M.IP, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera menyiapkan solusi cerdas terkait anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital serentak pada 67 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang tidak jelas hingga hari ini .
Desakan itu disampaikan Sabil Akbar yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat saat bertemu dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Resto Sindang Reret, Kecamatan Telukjambe Timur, dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Sabil menyoroti ketidakjelasan anggaran Pilkades yang memicu kegelisahan Panitia 11 di tingkat desa. Padahal tahapan pelaksanaan Pilkades pekan ini telah memasuki agenda DPS-TB (Daftar Pemilih Sementara Tambahan) tanggal 19 hingga 21 Oktober 2026 dan pada 27 Oktober 2026 pekan mendatang panitia 11 harus memampang hasil DPT warga desa.
Pilkades serentak di Karawang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 sementara panitia 11 dibuat kecewa oleh tidak jelasnya anggaran tahapan pelaksanaan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Panitia desa dituntut mempersiapkan pelaksanaan Pilkades, tetapi kepastian dukungan anggaran dari pemerintah daerah justru belum jelas.
“Jika anggaran Pilkades masih belum ada kejelasan pekan ini, Komisi I DPRD Jawa Barat akan memanggil DPMD Jawa Barat untuk menyiapkan langkah-langkah solusi strategis,” tegas Sabil.
Ia menilai, penggunaan dana pribadi panitia maupun anggaran desa untuk menopang pelaksanaan Pilkades bukan solusi yang semestinya terus dibiarkan.
Sabil memahami pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran dari pusat hingga daerah.
Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, terlebih ketika tahapan pemilihan terus berjalan dan waktu pelaksanaan semakin dekat.
Ia juga menegaskan bahwa Pilkades digital memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan sistem pemilihan manual sebelumnya. Karena itu, diperlukan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan lintas pemerintahan.
Sabil meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi dalam pembinaan dan edukasi sumber daya manusia di tingkat desa, kecamatan, eksekutif, dan legislatif.
Ia juga mendorong instansi terkait untuktturun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi faktual yang dihadapi panitia.
Terkait alasan belum cairnya anggaran karena menunggu persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Perubahan, Sabil menilai penjelasan tersebut tidak cukup tanpa disertai langkah konkret mencari jalan keluar.
“Kalau anggarannya tidak ada, harus mencari instrumen lain. Mudah- mudahan ada solusi yang bisa diselesaikan oleh DPMD Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila hingga akhir pekan ini belum ada kepastian, Pemprov Jawa Barat dan DPMD Jabar harus segera merumuskan langkah khusus agar pelaksanaan Pilkades di 67 desa Kabupaten Karawang tidak terganggu.
Di sisi lain, Sabil mengaku prihatin atas penolakan Menteri Dalam Negeri terhadap rencana pinjaman dana pembangunan oleh Pemprov Jawa Barat. Ia menilai kondisi fiskal daerah harus disikapi dengan langkah strategis, tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua PWI Karawang, Nila Kusuma, menyebut Sabil Akbar sebagai bagian dari keluarga besar PWI Jawa Barat.
Ia merupakan cucu mendiang Mercy Iskandar, wartawan senior yang pernah menjabat Ketua PWI Kabupaten Subang dan Ketua PWI Jawa Barat pada era pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan pemerintahan dan parlemen, khususnya isu-isu yang menjadi perhatian Komisi I DPRD Jawa Barat.(Pri)
Komentar