KARAWANG- SURYADINAMIKA.NET
Bupati Karawang Aep Syaepuloh kembali memimpin mutasi dan rotasi 89 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Dua ajudannya turut mendapat promosi dan kini dipercaya menduduki jabatan lurah di Kecamatan Karawang Barat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional serta pengambilan sumpah dan janji PNS digelar di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Jumat (2/10/2026).
Dua ajudan Bupati yang dipromosikan yakni Arfan Rizka Fauzi, S.Tr.IP dan Muhammad Husni Putra, S.Tr.IP.
Arfan Rizka Fauzi dipercaya menjabat Lurah Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, menggantikan Hasbuloh, S.Ag., M.Si., yang bergeser menjadi Lurah Tunggakjati.
Sementara Muhammad Husni Putra dipercaya sebagai Lurah Karawang Kulon menggantikan Roy Cristian Siregar yang kini menjabat Kasi Pemerintahan Kecamatan Kotabaru.
Selain dua ajudan tersebut, Ferry Muharram, S.H., M.H., juga mendapat promosi sebagai Camat Pakisjaya menggantikan Chandra Rangga Wijaya, S.STP., yang kini menjabat Camat Batujaya.
Dalam arahannya, Aep kembali menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika birokrasi pemerintahan.
Ia juga membantah adanya praktik politik uang dalam proses promosi dan rotasi jabatan yang dilakukan melalui BKPSDM Kabupaten Karawang.
“Kalau Bapak-Ibu benar punya uang, seusai pelantikan kasihkan uangnya ke anak yatim piatu yang membutuhkan santunan,” tegas Aep.
Aep meminta para pejabat dilingkungan Pemda Karawang tidak takut dalam menjalankan tugas selama dirinya bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
“Bapak-Ibu tidak usah takut dalam bekerja. Selama tidak bertentangan dengan aturan, Bapak-Ibu saya akan lindungi,” ujarnya.
Menurut Aep, sumpah jabatan yang diucapkan dalam pelantikan bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Sumpah jabatan bukan cuma diucapkan, tapi untuk direnungkan,” katanya.
Aep juga mengingatkan ASN untuk menyikapi perkembangan pemberitaan media yang dinilainya semakin terbuka dan kritis.
Karena itu, setiap perangkat daerah, khususnya bagian pelayanan publik, diminta lebih aktif mengeksplorasi dan menyampaikan berbagai kegiatan kepada masyarakat.
Ia menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah dengan jumlah ASN terbesar di lingkungan Pemkab Karawang.
Di sisi lain, Aep menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan organisasi perangkat daerah.
Sejumlah struktur dinas telah dirampingkan dan beberapa perangkat daerah digabung.
Salah satunya penggabungan Dinas koperasi dan UKM dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
“Kita ingin ramping, dinas kaya fungsi,” tandas Aep.
Melalui penataan tersebut, Pemkab Karawang menargetkan struktur birokrasi yang lebih efisien tanpa mengurangi fungsi pelayanan kepada masyarakat.(Pri)
Komentar