Karawang,|SDM|Mengisi agenda perjalanan dinasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang Jawa Barat mendampingi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Reynhard Silitonga,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Mas Juno melakukan seremonial Panen Raya di lahan sawah seluas 1,7 Hektar milik Lapas Karawang menyertakan segenap jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Jawa Barat, Selasa (07/05/2024).
Mas Juno tegaskan, pangan, adalah kebutuhan dasar masyarakat, dan komoditas strategis yang harus serius mendapatkan perhatian bersama.
Terkait ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memprogramkan peningkatan produktifitas pertanian ketersediaan pangan yang cukup dengan melakukan sejumlah upaya oleh pelaku pertanian
” Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE ) Lapas Kelas IIA Karawang, menjadi wadah pembinaan kemandirian warga binaan, salah satu produk unggulannya, adalah padi nutrizinc yang mengandung unsur Zinc lebih tinggi dari varietas lainnya, guna membantu mengentaskan problem stunting, serta padi Inpari 32 yang benihnya tahan memghadapi serangan berbagai hama dan penyakit Tumbuhan,” papar Mas Juno.
Dikatakannya, berdasar laporan Ka Lapas Karawang, sepanjang tahun 2023, sawah Lapas Karawang mampu menghasilkan panen padi hingga 11.800 Kg atau 11.8 Ton gabah, yang jika ini dikonversi dalam nilai rupiah menjadi senilai Rp.37.760.000.
Mas Juno berharap, panen raya ini dapat mendorong semangat, dan menjadikan moment bagi seluruh UPT Pemasyarakatan didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Pelayanan yang Berdampak menjadi target yang tidak bisa lagi ditawar dan harus dilaksanakan.
Kegiatan ini menjadi contoh Prestasi dan stimulan bagi seluruh elemen instansi pemerintah, tidak ada kata yang tidak mungkin dalam upaya memberikan Pelayanan yang Berdampak,” kata Mas Juno.
Lapas Kelas IIA Karawang tidak saja berhasil memberikan pembinaan terhadap warga binaannya, namun pula, Lapas Karawang hadir mensukseskan Program Presiden Republik Indonesia Bapak Ir.H. Joko Widodo mewujudkan Ketahanan Pangan, Mencegah Stunting, dan membantu meningkatkan Pelayanan Publik yang sangat Berdampak di bidang pangan.
“saya sangat setuju dengan pendapat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, bahwa program ini akan terus berlanjut dan dikembangkan, agar dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.
Mengakhiri pernyataannya, Mas Juno tegaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, akan mendorong seluruh unit pelaksana teknisnya agar terus kembangkan potensinya dalam memberi pelayanan yang berdampak, ujarnya ( pri)
Komentar